PELALAWAN, Suaralira.com -- Minyak Solar Langka, mulai dari SPBU Perbatasan Pekanbaru - Pelalawan, hingga ke Kabupaten Indragiri Hulu.

 

Hal itu disampaikan Ketua Presidium Pusat (PP) GAMARI, Rabu (1/9/2021), pada saat berada di Desa Kiap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Riau.

 

Menurut Aktivis PP GAMARI itu, kelangkaan dan hilangnya Minyak Solar dari peredaran SPBU disebabkan beberapa hal.

 

1. Dampak Peralihan Blok Rokan, dari PT CPI (Chevron) ke PT Pertamina (Persero).

 

2. Akibat Praktek Haram Mafia Minyak, yang terkesan dibiarkan Pemerintah maupun Aparat Penegak Hukum di Riau ini. 

 

3. Praktek Haram Mafia Minyak itu, diduga disinyalir bahagian dari Peliharaan Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum. Kongkalikong terjadi, antara Pemerintah dengan Pengusaha.

 

4. Hasil Monitoring Aktivis PP GAMARI, Kelangkaan Minyak Solar di Riau terjadi karena Maraknya Industri Perkebunan Kelapa Sawit dan Komoditi Lainnya, yang Justru Menyulap BBM Subsidi ke Pangsa Industri.

 

5. Praktek Haram itu juga terkesan dipelihara oleh oknum tertentu, yang menjalankan Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan. Proyek Pemerintah yang harusnya menggunakan BBM Industri, ternyata justru rajin "Nyusu" BBM Subsidi.

 

Atas kelima poin itu, Larshen Yunus dan Para Aktivis PP GAMARI berencana untuk Melaporkan PT Pertamina ke SKK Migas.

 

"Ini negeri sangat luar biasa, diatas minyak, dibawah minyak. Kenapa BBM Subsidi seperti Solar sangat Jarang bahkan menghilang. Apakah Mafia lebih hebat dari Aparat Penegak Hukum?" tanya Aktivis Larshen Yunus, dengan nada geram.

 

Sampai diterbitkannya berita ini, Kelangkaan BBM jenis Solar diketahui mulai dari Perbatasan Kota Pekanbaru-Pelalawan, hingga ke Ujung Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).

 

"Ada apa dengan Riau? Apa benar Negeri ini tak bertuan? Kebutuhan pokok rakyat saja langka. Premium atau Bensin sudah lenyap, kok Solar ikut-ikutan. Tolong kami pak Ahok!" tegas Larshen Yunus, Ketua PP GAMARI.

 

Pantauan dilapangan, Aktivis PP GAMARI akan membawa Temuan ini kehadapan meja Komisaris Utama PT Pertamina, dengan Data dan bukti-bukti permulaan. ***(sl)