Tata Kelola Pemdes Ranuwurung Gading Dinilai Carut Marut, Aliansi LSM Meminta Inspektorat Lakukan Audit Menyeluruh


Dibaca: 98 kali 
Jumat,16 Juli 2021 - 15:21:32 WIB
Tata Kelola Pemdes Ranuwurung Gading Dinilai Carut Marut, Aliansi LSM Meminta Inspektorat Lakukan Audit Menyeluruh Ilustrasi
Probolinggo, Suaralira.com -- Aliansi LSM menemukan dugaan pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran negara oleh pemerintah desa Ranuwurung dikecamatan Gading kabupaten probolinggo di nilai carut marut, dan seolah ada kesengajaan melakukannya.
 
Hal ini sebagaimana hasil pengamatan lapang oleh beberapa orang yang tergabung dalam Aliansi LSM peduli Probolinggo Ketua Aliansi LSM Sudarsono SH yang juga ketua LSM Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (TAMPERAK) distrik Jawa timur mewakili 12 LSM yang tergabung di dalam nya menemukan dugaan tindak pidana korupsi
Di desa Ranuwurung.
 
Dilapangan banyak terlihat pembangunan aspal jalan, drainase ataupun tembok penahan tanah (TPT) sudah berantakan, hal ini karena dugaan kuat pelaksanaan pembangunannya hanya asal jadi dan tanpa adanya pengawasan yang signifikan dari pemerintah desa ataupun pihak kecamatan Gading sendiri.
 
Salah satu warga desa Ranuwurung "S" mengungkapkan bahwa sudah lama tersiar kabar kalau semua pembangunan didesa Ranuwurung diborongkan pada pihak ke 3 dari luar desa, bukan dilakukan secara swakelola sebagaimana aturan semestinya. "Mungkin karena diborongkan itu mas, jadi garapanya asal jadi dan tidak bertahan lama. "Ungkapnya.
 
Aras carut marutnya tata kelola pemerintah desa Ranuwurung di kecamatan Gading ini, Aliansi LSM akan segera membuat surat resmi yang meminta pihak inspektorat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran desa Ranuwurung dikecamatan Gading.
 
"Seharusnya pihak dinas terkait seperti dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD) dan inspektorat secara tegas bisa mencocokan antara rencana dengan realisasi pembangunan, serta mencocokan realisasi pembangunan dengan SPJ nya. "Jelas ketua Aliansi LSM ini. Jumat (16/07/2021)
 
ketua Aliansi menambahkan bahwa pihaknya juga akan meminta pada inspektorat dan bahkan Badan pemeriksa keuangan (BPK) untuk mengaudit penggunaan anggaran desa mulai tahun 2015 hingga 2021 ini.
 
"Merujuk pada peraturan menteri dalam negeri (Permendageri) nomor 20 tahun 2018, Sekretaris desa sebagai verifikator wajib melakukan verifikasi dan mengecek kebenaran dari bukti bukti pengadaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
 
"Kita meragukan hasil audit Inspektorat, dinas PMD, hingga pihak pemerintah kecamatan selama ini tidak jalan hingga terjadi dugaan carut marutnya kelola pemerintahan dan pembangunan di desa Ranuwurung hal ini juga terjadi pada desa lainya yang sudah beberapa kali kita turun untuk lakukan cek lapang pada pembangunanya. "Pungkas pria ketua Aliansi LSM ini dengan nada serius. (Sdr/sl) 
 

Akses suaralira.com Via Mobile m.suaralira.com
TULIS KOMENTAR
BERITA sebelumnya

BERITA POPULER
KANTOR PUSAT:
Jl. Angsa I No. 4b Sukajadi – Pekanbaru – Riau - Indonesia
Email Redaksi : suaralira@gmail.com
Email Bagian Iklan : suaralira@gmail.com
Phone : 081266367545
AVAILABLE ON :