ROKAN HILIR, suaralira.com - Untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan di Penipahan, Suyatno meminta untuk melakukan survey serta study kelayakan apakah di daerah itu masih hutan kawasan atau tidak
Karena menurutnya, pemerintah pusat akan membangun pelabuhan dikawasan pesisir seandainya didaerah itu sudah memiliki sertifikat lahan dari BPN.

"Makanya kita berupaya melakukan pendekatan dengan BPN. Sayang kalau pelabuhan yang ada di Rohil terbengkalai karena sejauh mata kita memandang, yang tampak hanya selat Melaka," katanya.

Dia tidak menampik, sudah banyak Investor yang berencana membangun pelabuhan swasta di Bagansiapiapi dengan dana pribadi. Menurut mereka, banyak keuntungan dengan membangun pelabuhan disini karena cost yang dikeluarkan untuk membawa barang seperti cangkang sawit ke luar negeri seperti Singapore dan Malaysia lebih rendah.

"Mudah-mudahan pembangunan dermaga, terminal, kantor dan sebagainya akan rampung ditahun 2019 nanti. Bilamana ini sudah selesai dan digunakan untuk kepentingan umum, maka kita sangat bersyukur bahwa Rokan Hilir ada pelabuhan yang dibiayai oleh pemerintah pusat," katanya.
 
Sementara itu, Kementrian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut, Â M Syafrizal, SE, mengemukakan, setelah beroperasi, pelabuhan umum Bagansiapiapi diproyeksikan bisa untuk bersandarnya kapal dengan berat 1000 Gross Ton (GT) karena mengingat endapan laut di Bagansiapiapi cukup tinggi. Sedangkan panjang kapal berkisar 70 meter.

"Itu merupakan kajian kita sebelumnya dan kami akan berkoordinasi dengan Navigasi Dumai untuk melakukan study alur mengingat disini aluvial laut Bagansiapiapi terlalu kuat.  Jadi nanti akan ada pemasangan rambu penuntun untuk masuk ke dermaga," ujarnya.

Dia menyebutkan, keberadaan pelabuhan umum Bagansiapiapi akan membawa dampak positif terhadap PAD daerah mengingat pengalamannya di Tanjung Balai Karimun, pelabuhan disana dibawah naungan PT Pelindo melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan sistem sharing profit yang mana persentase pembagian akan dibagi tiga antara Dishub, Pemda dan BUMN.

"Kami optimis tahun 2019 nanti pelabuhan sudah siap digunakan karena pada rekom terakhir sudah disetujui serta dana yang digunakan untuk sisi daratnya. Namun untuk sementara pelabuhan ini kita gunakan untuk antar pulau yang dekat dengan Kabupaten," paparnya. (adv/Jon/sl)