Dihadapan Bupati, KOMPAK Presentasikan DID dan Penyelarasan Data Pembangunan Daerah

Redelong (NAD), Suaralira.com - KOMPAK dihari kedua berada Dikabupaten Bener Meriah mengadakan pertemuan dengan Bupati Bener Meriah Tgk. H. Sarkawi terkait dengan  Dana Insentif Daerah (DID) dan Penyelarasan Data Pembangunan Daerah dikaitkan dengan Indikator DID di Opproom lantai II Setdakab Bener Meriah, Selasa, 3/9/2019.

Dalam Pertemuan tersebut Bupati didampingi oleh Plt. Sekda Khairun Aksa,SE.MM, Asisten I Drs. Mukhlis, Asisten II Abdul Muis, SE.MT, Asisten III Drs. Suarman, MM para Kepala SKPK, BPS Bener Meriah, para Kabag di Lingkungan Setdakab Bener Meriah.

Bupati Bener Meriah Tgk. H.Sarkawi dalam kata sambutannya menyampaikan, Hampir setiap tahun ada rumors yang mengatakan, ingin mencapai DID yang maksimal itu harus ada lobi-lobi khusus, padahal sebenarnya tegas Bupati, dari beberapa kali pertemuan dengan KOMPAK kita di beri pemahaman, dimana yang paling benar itu sebenaranya adalah bahwa rumusan-rumusan yang ada disini.

Apa yang kita lakukan disini (Bener Meriah) itu yang paling utama harus selaras dengan apa yang menjadi Program yang ada di Kementrian, tapi sering kali “Jawe” kata Bupati Tgk. H. Sarkawi yang artinya, tidak singkronnya apa yang dirumuskan  di Bener Meriah dengan apa yang ada di Kementerian di Jakarta, kata Bupati.

Selanjutnya kata Bupati, keterbatasan kita untuk menguatkan indicator-indikator yang dibutuhkan, sambung Bupati, Bener Meriah juga sudah melakukan program-program beberapa kegiatan yang menunjang, tapi kita tidak di perkuat secara system, secara regulasi, padahal pekerjaannya sudah kita lakukan. Jelas Bupati.

Devi Suryani dan Nur Kholis dari KOMPAK saat mempresentasikan tentang DID dan Indikator
“Tahun ini saja, untuk penguatan Gizi Anak ada didana desa tapi ini tidak dikuatkan oleh sebuah regulasi yang dipahami dengan baik, dibidang kegiatan pendidikan, kesehatan, untuk isu-isu lingkungan.

Untuk isu lingkungan ada dua program strategis yang dilakukan pada  tahun ini, sampah selesai didesa, pembuatan Taman, bagaimana desa-desa itu bersih, asri, tidak kita rumuskan denga regulasi yang tepat, dan soal Kemiskinan, oleh karena itu karena di Fasiltasi oleh KOMPAK Jakarta.

Kita ingin ada sebuah  rumusan  yang dipahami dengan baik oleh semuanya sehingga ini kemudian menjadi focus”, bupati juga menimpali, “Kita tidak bisa membuat program di Bener Meriah yang tidak ada menunya di Jakarta”, ungkap Bupati.

Bupati juga menyinggung masaalah penuruna angka kemiskinan yang tidak selaras dengan indikator yang disampaikan oleh BPS, sehingga di Bener Meriah masih banyak yang dianggap miskin.

Padahal kalau kita melihat realita untuk Provinsi Aceh misalnya keadaan kita relative bagus tapi ada indicator-indikator kecil yang tidak selaras dengan BPS realita kecilnya begitu, tahun kemaren kita bisa menurunkan angka kemiskinan 1, sekian persen, dibanding dengan beberapa kabupaten kota di Aceh kita cukup bagus dalam penurunan angka kemiskinan

Dengan program yang ada, kita telah merehabilitasi sebanyak 1.300-1.400 unit rumah, ini adalah untuk kesejahteraan sekaligus untuk menurunkan angka kemiskinan di Bener Meriah,  jelas Bupati.

Sebelumnya Plt. Sekda Khairu Aksa,SE.MM  dalam pertemuan itu juga mangatakan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Bapak Bupati dengan unsur dari Menteri Keuangan di Banda Aceh beberapa waktu yang lalu, sehingga kita mem foloww up nya  dengan bertemua pada ahri ini,kata Plt. Sekda.

“Disetiap SKPK  kita mempunyai tugas ada yang harus kita selesaikan dan ini sangat berpengaruh pada dana DID yang akan kita terima”, ujar Khairun Aksa.

Para peserta yang memadati Opp room Setdakab untuk mengikuti Presentasi dari KOMPAK.

Kemudian ucapan terima kasih kepada KOMPAK, yang akan mempresentasikan terkait DID, dana DID sebagaimana kita ketahui, adalah dana yang sangat kita harapkan, mengingat dana anggaran pembangunan kita sangat terbatas, selama ini kita Cuma berharap dari DAU/DAK  dan dana DID yang terbatas, Khairun Aksa mengatakan.

Sedangkan Devi  Suryani Manager Fiscal Transfer KOMPAK Jakarta dalam presentasinya permulaanya mengatakan, Penguatan terhada DID ini merupakan salah satu yang  selalu kita kawal selain DAK dan juga Dana Desa, sebelumnya itu KOMPAK juga selalu mengadakan whorkshop menginisiasi yang mengundang Narasumber dari Kemetrian Keuangan juga dengan analisis kita dan mengundang Daerah, kata Devi memulai pembicaraannya.

Lanjut Devi, Diakui oleh Kemeterian Keuangan, Sosialisasi DID ini dilakukan memang  sangat terbatas sekali waktunya, bersamaan dengan sosialisasi  dengan TKDD, jadi  setiap tahun hanya 1 atau 2 kali, mungkin nanti ketutup dengan sosialisasi DAK dan Dana Desa yang memang massif, jadi ini hanya diterangkan indikatornya dan dengan Kabupaten/Kota juga terbatas waktu Tanya jawabnya, sehingga akhirnya tidak menjadi prioritas, beber Devi.

“DID sebenarnya kalau paham bahwa yang dilahat adalah indicator, kalau mau didebat datanya ada. Dan itu pada akhirnya dtidak bisa dimanfaatkan oleh Makelar.

Tapi kepala Daerah yang tidak tau hal ini itu dimanfaatkan, dibeberapa tempat oleh makelar-makelar anggaran ini, padahal dia tidak mengerti bahwa penghitungannya itu ada di indicator.

DID tidak perlu mengajukan proposal, karena tidak sama dengan DAK, kalau DAK kita harus mengajukan proposal sedangkan DID tidak, jadi mengoptimalkan kerja Bapak/ibu secara berkala, kata pengantar dari  Devi.

Tim Ahli KOMPAK Nur Kholis secara sepesifik menerangkan apa itu DID dan Indikator DID. Kalau kita pahami ada beberapa sumber pendanaan yang sudah performen:  1. DAK Fisik yang by proposal, ini KOMPAK juga mengawal.ini bisa direncanakan dalam jangka menengah untuk mendapatkan DAK Fisik. Menu di DAK Fisik 80% sama.

2. Dana Insentif Daerah (DID), selama mendampingi Kementerian Keuangan merumuskan kebijakan ini selama 4 tahun, DID ini tidak bisa dilobi, sama sekali DID tidak bisa dilobi, kata Nur Kholis mengulangi.

Terkait dana Desa kami juga mendampingi teman-teman dari pihak Desa atau Kampung, karena dana desa juga ada alokasi kenerja kampung. Katanya.

Lanjut Nur Kholis, tahun 2019 ada 11 kategori dan untuk  Kabupaten Bener Meriah hanya kategori kesehatan saja, kedepan di tahun 2020 peluang ini diperbesar dengan tambahan anggaran  APBN jadi 15 Triliun, dan kategori juga diperluas menjadi sekitar 23 kategori, ini suatu peluang,  KOMPAK memang mengadvokasi Kementrian Keuangan dalam hal rumusan indicator, tatapi begitu masuk data begitu masuk hitungan,  kami  KOMPAK harus menyingkir dulu, papar Kholis.

“Sukur – sukur ada Tim DID yang mengawal setiap indicator, karena stiap peluang indicator itu berbeda-beda, ada yang peluang besar dan itu perlu didorong, dan ada ketegori lain yang memang berat yang perlu direncanaakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Yang kita inginkan di tahun 2020 itu hampir sudah tidak ada, karena data semua sudah ditangan Kemeterian Keuangan,  sehingga  yang kita rencanakan kedepan adalah untuk DID 2021,dan ini indikatornya 80% tidak akan berubah banyak” ungkap Kholis.

Nur Kholis juga menjelaskan secara terperinci tentang Indikator-Indikator  baik tahun 2019, dan 2020. Disamping itu Nur Kholis juga menjelaskan tentang, Anggaran untuk DID dari APBN Tahun 2020, tentang Kriteria Utama untuk Alokasi DID tahun 2020, Arah KebijakanUmum DID Tahun 2020.

Tentang Kategori Kinerja  Untuk alokasi DID Tahun 2020, Tentang Penilaian Kinerja Keuangan daerah ada juga Penilaian Kenerja: Data BPS, Penilaian Kinerja: K/L, Kriteria DID Pengelolaan Sampah dan lain sebagainya.

Terkait dengan Presentasi yang disampaikan KOMPAK, Bupati Bener Meriah Tgk. H. Sarkawi, sangat tertarik dan sangat memahami sekaligus mengapresiasi apa yang sudah dijabarkan oleh KOMPAK melalui Nur Kholis yang juga merupakan Tim Ahli KOMPAK Jakarta.

Diakhir acara dilakukan sesi Tanya Jawab antara kedua belah pihak, baik dari Tim Pemkab Bener Meriah maupun dari KOMPAK itu sendiri, sementara Marwan mewakili dari KOMPAK Aceh. (Dk/Bm/Sl)