Suaralira.com, PEKANBARU (RIAU) - Peneliti Fitra Riau, Tarmizi mengatakan, berdasarkan data dari Fitra Riau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau 2025 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp132 miliar.

Defisit ini terjadi karena pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp9,56 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp9,69 triliun.

 

Demikian data ini terungkap dalam diskusi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau bersama dengan Non-Governmental Organization (NGO). Dan menyampaikan melalui press release-nya yakni rekomendasi langkah Gubernur Riau atasi defisit anggaran daerah pada Kamis (20/2/2025).

 

"Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah akan menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun 2024. Namun, proyeksi APBD 2025 menunjukkan penurunan signifikan sebesar 15 persen, dibandingkan Tahun 2024, yang mencapai Rp11,19 triliun."

 

Artinya, potensi kehilangan pendapatan daerah mencapai Rp1,55 triliun, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah yang tidak optimal dan penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.

 

Dijelaskannya, tidak provinsi saja, ada 12 kabupaten dan kota di Riau juga menghadapi defisit anggaran hingga akhir 2024. Defisit ini terjadi akibat penundaan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

 

"Berdasarkan data yang kami peroleh, total DBH yang tertunda untuk Provinsi Riau dan 12 kabupaten/kota mencapai Rp1,65 triliun hingga 2023. Angka ini belum termasuk potensi penundaan DBH tahun 2024 dan 2025," ujar Tarmizi.

 

Untuk itu, langkah strategis yang direkomendasikan oleh Fitra Riau menyarankan Gubernur Riau baru Abdul Wahid - Sf Hariyanto untuk mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi defisit dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

 

"Untuk langkah yang kami rekomendasikan seperti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyesuaian pendapatan dana transfer, efisiensi belanja daerah, realokasi anggaran untuk program prioritas dan Gubernur Riau dapat menggunakan diskresinya mengatur keuangan daerah," katanya.

 

Lebih lanjut dikatakannya, Fitra menekankan pentingnya realokasi anggaran untuk program-program prioritas yang berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian antara lain seperti pendidikan.

 

Kemudian, kesehatan seperti sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai hingga level desa. Perlindungan sosial, lingkungan hidup. Fitra juga menyarankan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan dengan mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah.

 

Tarmizi, menegaskan bahwa langkah-langkah strategis ini perlu segera diimplementasikan untuk mengatasi defisit anggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

 

"Dengan efisiensi dan realokasi anggaran yang tepat, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa program-program prioritas tetap berjalan meski dalam kondisi keuangan yang terbatas," ungkapnya.

 

Diharapkan, Gubernur Riau terpilih dapat segera mengambil tindakan konkret untuk mengatasi tantangan keuangan daerah dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat Riau. (pres release/ rpg/ sl)