SUARALIRA.COM || BANGKINANG -- Viral video kondisi kelas jauh SDN 007 Sungai Agung, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, di media sosial tidak hanya memantik perhatian publik, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan fasilitas pendidikan di daerah tersebut.
Barisan Masyarakat Bersih dari Korupsi (BASMI) Riau meminta Pemerintah Kabupaten Kampar tidak menjadikan viralnya kondisi sekolah sebagai sekadar momentum pencitraan atau respons sesaat, melainkan sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pemenuhan fasilitas pendidikan.
Ketua BASMI Riau, Fadli, mengapresiasi langkah Pemkab Kampar yang turun langsung meninjau kondisi sekolah setelah persoalan tersebut menjadi perhatian publik.
Namun, di balik apresiasi itu, Fadli mempertanyakan satu hal: mengapa kondisi sekolah baru mendapat perhatian serius setelah videonya viral?
“Justru kita mengapresiasi tindakan pihak sekolah yang berani menunjukkan kondisi sebenarnya. Dengan viralnya video tersebut, Pemkab Kampar akhirnya bergerak dan turun langsung melihat kondisi sekolah. Ini seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar respons karena persoalan sudah viral,” ujar Fadli, Kamis (24/9/2026).
Menurutnya, keberanian guru sekolah memperlihatkan kondisi riil di lapangan semestinya tidak dipandang sebagai tindakan yang mempermalukan pemerintah.
Sebaliknya, informasi tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan yang terjadi secara langsung sekaligus mengevaluasi sejauh mana fungsi pengawasan perangkat daerah yang membidangi pendidikan berjalan.
“Harusnya pihak sekolah juga diapresiasi. Dengan adanya video tersebut, pemerintah justru bisa mengetahui kondisi riil di lapangan dan melihat bagaimana kinerja pengawasan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kampar, Jangan sampai pihak sekolah justru ditegur hanya karena menyampaikan kondisi yang sebenarnya,” tegasnya.
Jangan Tunggu Viral Baru Bergerak
BASMI Riau meminta Pemkab Kampar tidak berhenti pada peninjauan kelas jauh SDN 007 Sungai Agung.
Menurut Fadli, persoalan tersebut semestinya menjadi pintu masuk untuk melakukan pemetaan kondisi fasilitas pendidikan secara menyeluruh di Kabupaten Kampar.
Ia mendorong pemerintah membentuk tim yang turun langsung ke sekolah-sekolah, mendata kondisi bangunan dan fasilitas, kemudian menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensi.
“Pemkab Kampar perlu membentuk tim khusus untuk turun ke lapangan, mendata kondisi sekolah secara menyeluruh, kemudian menentukan skala prioritas. Sekolah yang kondisinya sudah tidak layak harus segera ditangani. Jangan menunggu viral dulu baru pemerintah bergerak,” katanya.
Fadli menilai viralnya satu sekolah justru harus menjadi alarm bagi pemerintah.
Sebab, kondisi kelas jauh SDN 007 Sungai Agung yang mendapat perhatian publik belum tentu merupakan satu-satunya persoalan fasilitas pendidikan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kampar.
“Dengan viralnya kondisi satu sekolah ini, sangat mungkin masih ada sekolah lain di Kabupaten Kampar maupun daerah lainnya di Riau yang membutuhkan perhatian pemerintah,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya bergerak ketika persoalan sudah masuk ke ruang publik dan menjadi perbincangan masyarakat.
“Anggap viralnya video ini sebagai teguran keras sekaligus alarm bahwa masih ada fasilitas pendidikan yang membutuhkan perhatian, bukan dibiarkan sampai menjadi persoalan di ruang publik,” tegas Fadli.
BASMI: Ini Bukan Sekadar Soal Satu Sekolah
Menurut Fadli, persoalan kelas jauh SDN 007 Sungai Agung tidak semestinya dilihat hanya sebagai persoalan satu sekolah.
Lebih jauh, kasus tersebut menyangkut bagaimana pemerintah memastikan seluruh anak memperoleh lingkungan belajar yang layak, aman dan nyaman.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar perhatian terhadap pendidikan tidak hanya muncul ketika terjadi persoalan atau setelah sebuah sekolah menjadi sorotan publik.
“Jangan pernah lupa dari mana ilmu yang kita dapatkan. Semua berawal dari bangku sekolah. Ketika sudah menjadi kepala daerah maupun pejabat, semestinya dunia pendidikan mendapat perhatian yang serius agar generasi penerus bisa belajar dengan layak dan nyaman,” pesannya.
BASMI Riau juga mendorong adanya sistem pengawasan fasilitas pendidikan yang dilakukan secara berkala, sehingga kondisi sekolah dapat diketahui sebelum menjadi viral atau mendapat sorotan masyarakat.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya bertindak berdasarkan tekanan opini publik, tetapi memiliki sistem pendataan dan pengawasan yang mampu mendeteksi kebutuhan sekolah secara lebih cepat.
Hingga berita ini diterbitkan, Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., belum memberikan tanggapan atas sejumlah pertanyaan yang disampaikan media ini melalui pesan WhatsApp terkait persoalan tersebut.
Bagi BASMI Riau, persoalan ini seharusnya menjadi momentum evaluasi. Jangan sampai publik harus mengangkat kamera, membuat video, dan menjadikan sebuah sekolah viral terlebih dahulu, baru pemerintah mengetahui bahwa ada fasilitas pendidikan yang membutuhkan perhatian.
Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar peninjauan setelah viral, tetapi perbaikan yang nyata, terukur dan dapat dirasakan oleh guru serta peserta didik. **
Zha/sl)