PEKANBARU, SUARALIRA.com - Dinas Bina Marga Provinsi Riau memaklumi pengajuan pembangunan jembatan Siak IV dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016 dibatalkan dan kembali dianggarkan dalam APBD Murni 2017 mendatang.

 

"Saya hanya mengusulkan, jika dilanjutkan pada tahun 2017 tentu setuju sesuai arahan," kata Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Riau Syafril Tamun di Pekanbaru, Jumat.

 

Berdasarkan hasil hitungan konsultan,  waktu pengerjaan pembangunan jembatan tersebut paling lama 18 bulan atau akan selesai pada tahun 2018 mendatang. Dengan demikian pembangunan tersebut harus dilakukan dengan anggaran tahun jamak dan untuk itu harus ada peraturan daerah atau paling kurang MoU saat pengajuan KUA-PPAS.

 

"Kalau rekomendasi dari konsultan memang harus multiyears. Pengerjaannya selama 18 bulan, tidak bisa berhenti. Satu minggu pun tidak bisa," kata Tamun.

 

Ketua Komisi D DPRD Riau yang membawahi bidang infrastruktur, Erizal Muluk mengatakan batalnya penganggaran kelanjutan pembangunan jembatan tersebut karena terkendala oleh adanya peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011. Dalam peraturan itu dikatakan bahwa untuk anggaran tahun jamak harus dilakukan "Momerandum of Understanding" dulu antara DPRD dan Pemerintah Provinsi.

 

"Itu bisa bersamaan dengan pengajuan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara, tapi sudah lewat waktunya. Alasan lainnya kalau untuk tahun jamak, tidak bisa juga dimulai di APBDP, harus APBD murni," katanya.

 

Meski begitu, Komisi D DPRD Riau menyatakan akan komitmen dianggarkan pada APBD Murni 2017 mendatang. Wakil Ketua Komisi D DPRD Riau, Hardianto menambahkan, polemik  kelanjutan Jembatan Siak IV ini bukan persoalan mau atau tidak mau menganggarkan.

 

"Tolong masyarakat jangan tergiring opini pihak tertentu bahwa DPRD dan Pemprov tidak mau menyelesaikan Jembatan Siak IV, kita tetap komitmen. Tapi supaya aman dan masyarakat menikmati, semua regulasi dan aturan main harus kita penuhi," ungkapnya. (ant/sl)