JAKARTA (suaralira.com) - Anggota Komisi IX DPR RI FPPP Irgan Chairil Mahfiz meminta pemerintah untuk segera menjelaskan isu masuknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal khususnya yang berasal dari China. Mengingat isu ini sudah menjadi viral, pembicaraan terus-menerus dan massif di media sosial, maka, peemrintah harus klarifikasi dan menjelaskan secara resmi berapa jumlah TKA ilegal China masuk dan berapa jumlah keluar (dideportasi). 

 

“Isu China itu sensitif dan beritanya massif di media sosial, sehingga pemerintah harus menjelaskan dengan baik dan benar. Jadi, bukan lagi masalah jumlah dan jangan dianggap tidak ada masalah, maka pemerintah harus mengklarifikasi ini agar tidak menjadi isu liar dan menjadi politis,” tegas Irgan dalam “Refleksi Ahir Tahun 2016 FPPP DPR RI dan FPPP MPR RI’ di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (28/12).

 

Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua FPPP DPR Reni Marlinawati, Arwani Thomafi (Ketua FPPP MPR RI) dan Sekjen DPP PPP Arsul Sani.

 

Menurut Irgan, isu China sekarang ini melebar ke Islam non Islam dan lain-lain sehingga harus segera direspon pemerintah. Sebab, kalau tidak diklarifikasi bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Selain itu pemerintah harus mengkaji kembali ‘bebas visa’ dengan 93 negara termasuk China, agar lebih selektif termasuk negara-negara yang selama sebagai pemasok narkoba Afrika, teroris, dan narkoba. 

 

“Selama tahun 2016 ini wisatawan yang masuk ke Indonesia sebanyak 1,3 juta orang. Jadi, bebas visa itu perlu dikaji kembali,” katanya.

 

Reni Marlinawati mengatakan jika wisatawan itu sebagai sumber pemasukan negara yang bersifat berkelanjutan (sustainable). Berbeda dengan sumber daya alam (SDA) seperti gas, minyak, batubara, kayu, dan sebagainya yang sudah mulai habis. “Selama tahun 2016 ini yang masuk ke Indonesia sebesar 12 miliar dollar AS lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang sebesar 11 miliar dollar AS dan China sebagai negara maju,” katanya.bbg/sl