PEKANBARU (RIAU), suaralira.com - Komisi IV DPRD Riau, taja Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas berbagai permasalah dengan dua instansi. Yakni dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

RDP digelar hari Kamis (15/07/2021), di ruang Komisi IV DPRD Riau. Ini dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Riau H Parisman Ihwan didampingi anggota Komisi IV DPRD Riau lainnya, yaitu Adam Syafaat, Farida H Saad, Nurzafri, Piter Marpaung, Syafrudin Iput, Tumpal Hutabarat, dan Yuyun Hidayat.

Rapat tersebut digelar dalam waktu berbeda. Dimulai dengan evaluasi program kegiatan Tahun Anggaran 2021 pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Kepala Biro (Kabiro) Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Agusalim memaparkan realisasi keuangan dengan pengeluaran pada sewa bandwidth dan beberapa perjalanan dinas. Pada proses tender, terdapat harga tidak wajar.

Dengan peraturan sekarang, harga tidak wajar diklarifikasi dan dapat digugurkan. Dimana hal tersebut jika tidak bisa memberikan dokumen pendukung pada harga tersebut.

"Untuk saat ini, proses tender kami berjalan lambat. Upaya yang dapat dilakukan adalah pada November kami mengirim surat ke OPD untuk mengikuti proses tender," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Farida H. Saad bertanya masih banyak tender yang belum selesai. Sehingga kapan batas waktu tender dapat diselesaikan atau tidak.

Agusalim mengatakan bahwa paket yang belum selesai berjumlah 106 paket dan akan berakhir pada tanggal 22 Juli 2021. Proses pelaksanaan tender harus selesai pada tanggal 31 Agustus 2021.

Terkait proses tender gagal atau diulang, itu penyebabnya karena ada kesalahan dokumen dari OPD dan mereka yang meminta pembatalan, tukasnya.

Dalam pada itu, RDP juga antara Komisi IV dengan BPBD Riau, terkait evaluasi program kegiatan Tahun Anggaran 2021, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Kamis (15/07/2021).

Rapat ini dipimpin Anggota Komisi IV Adam Syafaat dan Anggota, Piter Marpaung. Dari pihak BPBD Provinsi Riau dihadiri Kepala BPBD Provinsi Riau, M Edy Afrizal, dan Kabid Kedaruratan, Jim Gafur, beserta jajarannya.

Edy Afrizal menjelaskan, salah satunya terkait dana respon cepat bencana, dimana anggaran tersebut baru masuk dan dipangkas untuk covid-19.

“Untuk pencegahannya, kabupaten/ kota terus intens melakukan patroli rutin di daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kami menindaklanjuti bupati dan walikota untuk membentuk satgas ke tingkat desa dengan membuat kegiatan kesiapan desa menghadapi bencana," ujarnya.

Lebih lanjut, M Edy Afrizal menjelaskan bahwa untuk mendeteksi karhutla, pihaknya mendapat bantuan pesawat patroli dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Terdapat 346 desa di Provinsi Riau yang rawan bencana.

Adam Syafaat menyarankan kepada pihak BPBD untuk memasukkan anggaran pendidikan kepada masyarakat. Karena jika sudah terjadi kebakaran, pihak manapun akan kewalahan jika tidak dibantu oleh masyarakat khususnya di daerah full gambut.

Lebih lanjut Piter Marpaung juga menambahkan agar BPBD membuat program yang melibatkan masyarakat dan semoga seluruh program BPBD dapat berjalan dengan baik. **(ADV/DPRD Riau)