KUANTAN SINGINGI- Kapolres Kuansing AKBP Rendra Oktha Dinata, SIK M.Si dan jajarannya ikuti acara Video Rapat Kerja Pimpinan Polda Riau Tahun 2022, baik secara langsung tatap muka dan virtual dengan Tema Polda Riau Yang Presisi Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Guna Mewujudkan Pembangunan Di Provinsi Riau Menuju Indonesia Maju, Senin (28/3/2022) di Ballroom Hotel Aryaduta Pekanbari dan di ruang Rupatama Mapolres Kuansing.

Rapat dan Vidcon yang  dipimpin langsung oleh Kapolda Riau Irjenpol  M. Iqbal  S.I.K., M.H dihadiri oleh Unsur Forkopimda Provinsi Riau.

Kepada wartawan Kapolres Kuansing Rendra Oktha Dinata dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa kegiatan Rapat Kerja Pimpinan Polda Riau secara langsung dikutinya di Pekanbaru dan juga vidcon di Mapolres dan Polsek polsek tersebut di Ikuti oleh Kabag SDM Polres Kuansing Kompolk Hadi Purnama, SH, Kabag Log Polres Kuansing Kompol Syamsir, Para Kasat Polres Kuansing, Para Kapolsek dsn Para Perwira staf Polres Kuansing.

Selaku Narasumber pada Vidcon kali ini kata Kapolres diantaranya Gubernur Riau H Syamsuar di dampingi Dr H Mahyudin, MA Kakanwil Kemenag Provinsi Riau dan Kapolda Riau Irjen Pol M Iqbal, SIK M.Si.

Dalam arahannya Kapolda Riau menyampaikan  Perkembangan  Lingstra Secara  Nasional dalam menghadapi Tahun Politik 2022-2024. Saat ini ditengah - tengah masyarakat mulai marak dukungan Capres, kemudian diikuti oleh wacana penundaan pemilu dan gugatan Presidensial Treshold yang ini semua perlu mendapat penanganan dengan baik.

Disamping itu, adanya fluktuasi harga dan kelangkaan BBM, Minyak goreng dan Sembako, pro dan kontra UU Cipta Kerja dan permasalahan buruh dengan perusahaan, kemajemukan bangsa, intoleransi, konflik komunal, dan politik identitas.

Adanya Presidency G20, terorisme, korupsi, narkoba dan kasus yang jadi perhatian masyarakat, Gangguan KKB, KKP, dan pihak-pihak yg ancam keutuhan NKRI, 5 (lima) Destinasi wisata super prioritas; Danau Toba, Labuan Bajo, Likupang,Mandalika,Borobudur

Dalam arahanya Kapolda Riau juga menekankan terkait Dinamika  Global  Dan  Hadirnya Polri  PRESISI. Untuk menjawab Berbagai Isu Dan Permasalahan yang Muncul Sebagai Dampak Dinamika Global, Melalui Konsep Polri Presisi, Polda Riau Berupaya Menekankan Pada Pentingnya Kemampuan Pendekatan Pemolisian Prediktif.

Pemolisian Prediktif Diharapkan Mampu Melihat Permasalahan Secara Holistic Serta Membuat Analisa Berdasarkan Pengetahuan, Data, Dan Metode Yang Tepat Sehingga Potensi Gangguan Dapat Dicegah Sedini Mungkin

Dalam Vidcon itu juga di bahas langkah  1.langkah penanganan terkait Komplik Agraria di Provinsi  Riau. Beberapa langkah 2. langkah penanganan komplik agraria yakni
Menyepakati membuat Momerandum Of Understanding (MoU)  dengan Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional wilayah Provinsi Riau dan TNI.

Selain itu mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Riau, DPRD Provinsi Riau, serta  Badan Pertanahan wilayah Provinsi Riau dan stakeholder terkait, untuk membentuk Tm Terpadu penanganan konflik sengketa lahan, memberdayakan pemangku adat dan tokoh agama untuk berpartisipasi dalam mengantisipasi adanya konflik agraria dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.

Dilakukan fasilitasi dan mediasi permasalahan lahan antara masyarakat dengan perusahaan guna mencari solusi penyelesaian permasalahan lahan antara kedua belah pihak.

Selain konflik agraria atau sengketa lahan, Kelangkaan  BBM Solar Dan Minyak Goreng juga menjadi bahan pembahasan dalam Vidcon itu. Merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 8 tahun 2022 tentang penyediaan minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit

Yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 11 tahun 2022 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET)  minyak goreng curah

Termasuk Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 23/pmk.05/2022 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 57/pmk.05/2020 tentang tarif layanan badan layanan umum badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit pada kementerian keuangan.

Selanjutnya Peraturan Direktur Jenderal Industri agro nomor 1 tahun 2022 tentang mekanisme distribusi minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil dalam rangka pembiayaan oleh badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit.

Pada kesempatan itu, Kapolda Riau merilis Data Potensi Konflik di Provinsi Riau. Total Potensi Konflik Seluruh Wilayah Provinsi Riau sampai Saat Ini Berjumlah 123 Kasus.

Terakhir Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal menyampaikan Atensi khusus kepada para Kapolres Jajaran se Provinsi Riau. Seluru Kapolres dan Jajaranya  Wajib untuk menylesaikan segala Bentuk Potensi Kerawanan Dan Konflik yang Akan Timbul Menjadi Gangguan Kamtibmas Dalam 100 Hari Ke Depan, Baik Dengan Di Back Up Polda Riau Maupun Mabes Polri

Kapolda juga meminta agar Para Kapolres dan jjaaranny melakukan Intervensi Dengan Tindakan – Tindakan Kepolisianm Yang Bersifat Preemtif Dan Preventif, Seperti Berkomunikasi Intens Dengan Semua Pihak Terkait. Tentukan Waktu, Tempat, Fokus Pekerjaan Dan Target Penyelesaian, Apabila Dibutuhakan Penegakan Hukum, Harus Melalui Perkiraan Intelijen Yang Tepat.

Termasuk bagaimana memberikan Dukungan Polri Dalam Investasi Dan Penciptaan Lapangan Kerja, perlindungan dan keamanan investasi, jaminan keamanan akan memperlancar kegiatan produksi industri dan mengatasi hambatan operasional, investasi sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi

Terakhir Kapolda mengingatkan mulai tanggal 29 maret 2022 sampai dengan berlakunya ops ketupat lancang kuning 2022 Polda Riau dan jajaran untuk melaksanakan Ops Tertib Ramadhan lancang kuning 2022,  mulai saat ini sampai dengan tanggal 1 april 2022, Polda Riau dan jajaran.

" Saya Perintahkan untuk masif melaksanakan ops cipta kondisi atau kryd dengan cara bertindak sesuai SOP  dan regulasi dengan pendekatan persuasif dan humanis," Tegas Kapolda Riau melalui vidcon dihadapan para Kapolres se Provinsi Riau.

Selanjutnya Gubernur Riau H Syamsuar dalam arahannya, sesuai visi misi Pemerintah Provinsi Riau Sebagaimana Visi Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera,  Bermartabay dan Unggul  di Indonesia (RIAU BERSATU)

Sedang Misi Pemerintah Provinsi Riau yakni Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing Global melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya.

Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan, Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing, Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing, Mewujdukan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang prima Berbasis Teknologi Informasi Terwujudnya Riau yang BERDAYA SAING, SEJAHTERA, BERMARTABAT dan UNGGUL di indonesia (RIAU BERSATU).

Gubernur Riau H Syamsuar juga menyampaikan rincian pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2021 lalu di hadapan para peserta Vidcon sebagai berikut Pertumbuhan Ekonomi Riau Tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,36% dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -1,13%).

Secara spasial, pada tahun 2021 Provinsi Riau berkontribusi sebesar 4,97% terhadap perekonomian nasional. Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia atau PDRB terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa," urai H Syamsuar dalam Vidcon bersama Kapolda dan Kapolres se Provinsi Riau.

Selain itu H Syamsuar juga menyampaikan perkembangan Kasus Covid -19 di Provinsi Riau. Saat ini Jumlah Kasus terkonfirmasi civid -19 pada triwulan IV 2021 sebanyak 1204 orang (puncak kasus baru COVID-19 selama pandemi di Riau terjadi pada Juli 2021sebanyak 26.818kasus)," urai Gubri.
Kondisi ini turun Turun 97,90 persen dibanding  jumlah yang positif COVID-19 pada triwulan III tahun 2021 dari jumlah sebanyak 57.212 orang.

Data ini jjika di bandingkan dengan data pada triwulan III tahun 2020 terjadi penurunan Tajam sebesar 93,05 persen yakni sebanyak 17.336 orang.

Selama masa Pandemi Covid -19 kata Gubernur, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan berbagai upaya  penanganam dan pencegahan seperti Melakukan Penguatan Upaya Peningkatan Testing, Tracing dan Treatment (3 T) , melakukan Percepatan Vaksinasi Pada Semua Kelompok Sasaran, Baik Vaksinasi Dosis 1, Dosis 2 maupun Booster, Melaksanakan Pengetatan Dan Pengawasan Bagi Pelaku Perjalanan Melalui Darat, Laut Dan Udara Baik Dari Atau Keluar Provinsi Riau (Melalui E-HAC), Mengoptimalkan Pemanfaatan Fasilitas Isolasi Terpusat (Isoter) Bagi Masyarakat Yang Terkonfirmasi COVID-19 bagi pasien asimtomatik dan gejala ringan.

Untuk Kasus Konfirmasi COVID-19 Dengan Bergejala Sedang Dan Berat Dilakukan Perawatan Di RS Rujukan Se-provinsi Riau, Konversi 50 % TT RS dari total TT RS, penyediaan obat Covid-19 yang memadai. Melakukan Pengetatan Terhadap Mobilitas Masyarakat Sesuai Dengan Level PPKM

Selanjutnya dilakukan optimalisasi  Tim Mitigasi Dan Komunikasi Perubahan Perilaku Untuk Peningkatan Edukasi Masyarakat Terkait 3 M (Mencuci Tangan, Memakai Masker dan Menjaga Jarak), Mengatur Pola Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Sesuai Dengan Level PPKM Dan Hasil Surveilans PTM, Dilakukan Penerapan Aplikasi Peduli Lindungi di semua sector pelayanan publik, tempat wisata, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat yang mempuyai resiko penularan.

Terakhir Narasumber Dr H Mahyudin, MA menyampaikan Pesan Toleransi dan Konsep Moderasi Agama yaitu meyakini kebenaran agama yang kita anut dengan sepenuh hati dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya sembari pada saat yang sama memberi ruang kepercayaan yang diyakini oleh orang lain dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakininya.

Dia juga menyampaikan dasar dasar kerukunan dan toleransi terutama dalam menghadapi bulan suci ramadhan. Dia menyampaikan Semua agama mengajarkan damai, kasih, rahmah, menghargai orang lain, Manusia pada dasarnya membutuhkan manusia dalam kehidupan bersama. Jika tidak bisa rukun/bekerjasama maka tidak dapat hidup, keragaman adalah keniscayaan, dan maka potensi gesekan/konflik pasti ada... maka diperlukan rukun

Selanjutnya H Mahyudin menyampaikan fungsi Rumah Ibadah Memiliki peran strategis sebagai pusat Pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran, bukan  sebagai tempat ibadah ritual saja namun juga ibadah sosial yang lebih luas di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan sosial kemasyarakatan

Sumber ; Humas Polres Kuansing.
(Ind)