Pertemuan jajaran Polda Riau, BNNP Riau dan Komisi III DPR RI ini, berlangsung dari siang hingga sore hari. Meski di hari libur nasional, rombongan anggota dewan dari pusat itu berkesempatan membahas soal berbagai isu bersama Polda Riau dan jajaran BNNP Riau. Seperti misalnya soal indikasi penyimpangan terkait masalah kelangkaan minyak goreng (Migor) dan juga narkoba.

Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh menuturkan, Riau dikenal sebagai provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia. Namun pihaknya heran, kenapa masih terjadi kelangkaan minyak goreng di Bumi Lancang Kuning.

"Tentu dalam tanda petik (diduga) ada penyimpangan, kita harapkan Kapolda bisa menyisirnya," ucap Pangeran ditemui usai pertemuan.

Selanjutnya disebutkan dia, pihaknya juga membahas soal perusahaan besar sawit di Riau yang diduga merambah hutan lindung. "Jadi mereka menanam sawit dalam kawasan (hutan). Ada juga yang melebihi HGU yang mereka miliki, ini juga kita percayakan ke Polda untuk meneliti dan memeriksanya," ucap Pangeran.

Berikutnya dijabarkan Pangeran, Komisi III DPR RI juga menyarankan agar dibuat semacam posko terpadu di wilayah yang menjadi pintu masuk narkoba jaringan internasional Malaysia ke Riau. "Itukan dari Rohil dan Inhil ada membentang (garis pantai) 685,24 km. Ini menjadi jalur masuknya narkoba internasional. (Termasuk) Bengkalis, Meranti, Dumai. Ini kita harapkan untukmemotong masuknya narkoba dari Malaysia, diharapkan membuat posko," jelas dia.

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal, menyampaikan ungkapan terima kasih atas kunjungan kerja Komisi III DPR RI ini ke Polda Riau. "Intinya atas kunjungan DPR RI, kita ucapkan terimakasih, atas masukan, koreksi dan apresiasi. Semangatnya adalah memperbaiki atau menguatkan kerja Polda Riau," bebernya.

Soal posko terpadu untuk mengawasi masuknya narkoba ke Riau, Irjen Iqbal menerangkan, dalam hal ini pihaknya bekerjasama dengan seluruh instansi lainnya. Seperti BNNP, Bea Cukai, dan sebagainya.

"Posko terpadu, jadi diisi oleh semua kementerian lembaga, seperti kepolisian, BNNP, Bea Cukai, ada posko besar dengan anggaran khusus. Ini untuk membendung semua masuknya narkoba dari luar," ungkap Irjen Iqbal.

Kemudian hal lain yang juga dibahas, adalah soal masalah pengendalian narkoba dari dalam Lapas. "Jadi tadi sudah ditanyakan soal itu, kita sudah jawab. Kita akan meningkatkan koordinasi, untuk meminimalisir atau menghilangkan peredaran narkoba di Lapas," pungkas Kapolda Riau. (humas/ ind/sl)