Suaralira.com, Siak (Riau) -- Ismail Sarlata sesalkan sikap Oknun Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Kabupaten Siak Provinsi Riau, yang diduga bernama Arifin terkesan alergi terhadap Pers dan tabrak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. 

 

"Atas nama Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Media Indonesia (DPP-AMI) , sangat menyesalkan akan tindakkan oknum Kadis PMK diduga bernama Arifin, yang terkesan alergi terhadap Wartawan, dan/atau diduga tunggangi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. "Ucap Ismail Sarlata Ketua Umum DPP AMI, dalam pres rilisnyaJum'at (10/3/2023). 

 

Dugaan tersebut disampaikan, dimana dirinya yang diduga bernama Arifin (Kadis PMK) Kab Siak. Tidak dapat memberikan jawaban apapun atas permintaan team media untuk dapat dijumpai, guna dilakukan konfirmasi dan/atah wawancara langsung terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan salah seorang oknum Kepala Penghulu disalah satu Kepenghuluan disalah dusun yang ada di kabupaten Siak Provinsi Riau. Yang disampaikan langsung melalui pesan messenger WhatsApp miliknya, dengan nomor 08228362XXXX pada Jum'at (10/03/2023). beber Ismail Sarlata. 

 

Permintaan team media kepada Kadis PMK Kab Siak, untuk dapat dijumpai guna di konfirmasi wawancara langsung atas permintaan yang telah disampaikan Husni Merza. Agar team media, lakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas PMK. "Silahkan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas PMK", pinta Husni Merza Wakil Bupati Kab Siak melalui pesan WhatsApp pribadinya kepada awak media. kembali beber Ismail Sarlata. 

 

Tidak hanya diduga alergi terhadap wartawan, bahkan oknum yang diduga bernama Arifin (Kadis PMK) diduga tunggangi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 4 ayat (1), dan (3), serta pasal 6 huruf (a), (b), (c) dan (e). 

 

Akan hal tersebut diatas, atas nama Wartawan dan Perusahaan Pers Ismail Sarlata Ketua Umum DPP Aliansi Media Indonesia (AMI), meminta kepada Alfedri Bupati dan Husni Merza Wabup untuk segera evaluasi dan non aktifkan Kadis PMK Kab Siak yang terkesan dan atau diduga tunggangi Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Tutup dan pinta Ismail Sarlata dengan tegas. (Tim/sl) 

 

Sumber : DPP AMI