SuaraLira.Com, Meranti -- Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti H Fauzi Hasan, M.I.kom melakukan kunjungan dan berkoordinasi langsung ke perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membawahi PT PLN. Tujuan kunjungan ini adalah untuk membahas langkah-langkah yang dapat diambil guna meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (21/03/2024).

Melalui kerjasama antara DPRD dan BUMN, diharapkan dapat diidentifikasi potensi dan kendala dalam penyediaan listrik di wilayah tersebut, serta merumuskan solusi-solusi yang efektif untuk meningkatkan akses listrik bagi masyarakat. Langkah ini merupakan upaya konkret dari legislatif untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses listrik, dapat terpenuhi dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kepulauan Meranti itu menjelaskan kondisi kelistrikan saat ini di Kepulauan Meranti. Mulai dari Sub Selat Panjang dengan kapasitas terpasang 15.800 kW, daya mampu 12.500 kW dan beban puncak 12.400 kW. Status siaga karena hanya tersisa cadangan daya 100 kW. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pemadaman bergilir karena dilakukan overhoul 2 unit PLTD yaitu 1 unit PLTD di Tebing Tinggi dan 1 unit di PLTD Gogok. 

Sub Teluk Buntal melayani Kecamatan Tebing Tinggi Timur dengan kapasitas terpasang PLTD 1.862 kW, daya mampu 1.340 kW dan beban puncak 600 kW. Untuk suplai daya listrik pada Sub Teluk Buntal relatif aman, karena memiliki sisa cadangan daya 740 kW.

Sub Teluk Belitung melayani Kecamatan Merbau dan Tasik Putri Puyu dengan kapasitas terpasang PLTM/G Melibur 3.980 kW, daya mampu 2.250 kW dan beban puncak 2.100 kW. Status siaga, karena hanya memiliki sisa cadangan 150 kW.

Sub Lemang melayani Kecamatan Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir dengan kapasitas terpasang PLTD 3.900 kW, daya mampu 2.150 kW dan beban puncak 2.000 kW. Status siaga karena hanya memiliki sisa cadangan 150 kW.

Sub Tanjung Samak melayani Kecamatan Rangsang dan Rangsang Pesisir dengan kapasitas terpasang PLTD 2.774 kW, daya mampu 1.700 dan beban puncak 1.700 kW. Status rawan karena tidak ada sisa cadangan. Sehingga apabila terjadi kerusakan atau pemeliharaan salah satu PLTD akan terjadi pemadaman bergilir.

Sub Pulau Topang melayani masyarakat Desa Pula Topang dengan kapasitas terpasang PLTD 350 KW, daya mampu 340 kW dan beban puncak 160 kW. Status relatif aman karena memiliki cadangan daya 180 kW. Akan tetapi jam operasioanal PLTD Pulau Topang baru 14 jam perhari belum 24 jam.

Dengan demikian kata Fauzi Hasan, sistem isolated PLTD di Kabupaten Kepulauan Meranti belum memenuhi standar sesuai RUPTL-PLN periode 2021-2030. Dimana kabupaten ini merupakan daerah yang paling rendah Rasio Elektrifikasi (RE) nya diantara 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Sedangkan, RE Provinsi Riau pada tahun 2022 sekitar 92,90 persen dan RE Indonesia sebesar 99,63 persen. 

"Adapun yang kita alami yakni soal kelistrikan yang tak kunjung selesai permasalahannya. Untuk itu kita coba untuk mencarikan solusi dengan mendatangi Kementerian BUMN yang membawahi PT PLN. Sebelumnya kita juga sudah menyampaikan persoalan ini ke PLN Rayon Dumai dan PLN Riau Kepri di Pekanbaru. Kenapa kita langsung ke BUMN, karena kita berharap persoalan ini langsung mendapatkan solusinya dan tepat sasaran," kata Fauzi Hasan. 

Dijelaskannya lagi, kunjungan langsung ke BUMN adalah untuk mempertegas kembali bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti diketahui belum tersentuh oleh program Nawacita yang digagas oleh Presiden Jokowi. 

Tujuan kunjungan ini adalah untuk membahas langkah-langkah yang dapat diambil guna mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi di wilayah tersebut sesuai dengan arah pembangunan nasional. Melalui kerjasama antara DPRD dan BUMN, diharapkan dapat diidentifikasi potensi dan kendala dalam penyediaan listrik di wilayah tersebut, serta merumuskan solusi-solusi yang efektif untuk meningkatkan akses listrik bagi masyarakat. Langkah ini merupakan upaya konkret dari pemerintah daerah untuk menjembatani kesenjangan pembangunan antara wilayah tersebut dengan target nasional dalam Nawacita.

"Dalam pertemuan itu, saya langsung menyampaikan keluhan kita. Dimana sebelumnya saya pribadi sudah bertemu dengan Menteri BUMN, Erick Thohir dan menyampaikan kondisi Kepulauan Meranti yang belum tersentuh sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi yakni membangun Indonesia dari pinggir. Kedatangan kita kali ini untuk mempertegas hal itu kembali," ujarnya. 

Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti juga mendapatkan penjelasan dari manajemen PT PLN yang menjelaskan rencana pengembangan sistem kelistrikan di Kabupaten Kepulauan Meranti akan dilakukan pembangunan Sistem Interkoneksi dari Sumatera melalui kabel laut yang direncanakan akan operasi Tahun 2026. 

Dimana akan ada penggantian PLTD dengan cara melakukan koneksi sistem-sistem isolated ke sistem Grid PLN (Interkoneksi Sumatera melalui pembangunan jaringan transmisi Kabel Bawah Laut). Sesungguhnya PLN sudah merencanakan akan membangun kabel bawah laut dari Siak Sri Indrapura ke landing point Selat Panjang ke Pulau Rangsang sampai ke Pulau Batam pada tahun 2019. Kemudian bergeser lagi tahun 2023 dan 2025, bahkan kemungkinan dalam RUPTL perubahan akan bergeser lagi pada tahun 2026. 

Terjadinya perubahan dan pergeseran ini kemungkinan disebabkan masalah pendanaan yang belum tersedia. Namun demikian, masyarakat Kepulauan Meranti harus diperhatikan ketersediaan listriknya dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik sama seperti di Kota Pekanbaru dan daerah lainnya.

"Dari informasi yang kita dapatkan, rencana pemasangan kabel bawah laut saat ini dalam On Progress. Pengadaan barang sudah dijalankan, begitu juga dana sudah disediakan, artinya 2026 sudah selesai dan sudah terang sebagaimana kita harapkan sesama anak bangsa," kata Fauzi.(Sang/sl/Adv)