SuaraLira.Com, Meranti -- Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, meninjau Gedung Pos TNI Angkatan Laut (AL) di Jalan Pelabuhan Dorak, Selatpanjang, Sabtu (14/6/2025). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Dumai, Kolonel Laut (P) Abdul Haris, S.E., M.M.D.S., beserta istri dan rombongan, serta sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Asmar menyampaikan ucapan selamat datang kepada Danlanal Dumai dan mengapresiasi kunjungan tersebut. Ia menilai, kehadiran TNI AL menjadi momentum penting dalam mempererat kolaborasi antara institusi militer dan Pemerintah Daerah, terutama dalam bidang pengamanan wilayah, penegakan hukum, serta dukungan terhadap pembangunan daerah.
"Semoga melalui kunjungan ini, sinergi antara TNI AL dan Pemkab Meranti semakin kokoh dalam menjaga keamanan, mendukung pembangunan, serta menciptakan suasana kondusif demi terwujudnya Meranti yang Unggul, Agamis, dan Sejahtera," ucap Asmar.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penaburan 10.000 benih ikan nila ke perairan setempat, sebagai bagian dari kontribusi terhadap Program Asta Cita inisiatif nasional yang diusung Presiden dan Wakil Presiden RI guna memperkuat ketahanan pangan dan mendorong stabilitas ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menegaskan komitmen Pemkab Meranti untuk mendukung penuh segala aktivitas TNI AL selama bertugas di wilayah tersebut.
Sementara itu, Kolonel Abdul Haris menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah, khususnya atas hibah gedung Pos TNI AL. Ia menekankan pentingnya sinergi antara institusi pertahanan dan masyarakat sipil demi menjaga stabilitas wilayah.
"Kami siap terus membangun kerja sama dan menjaga keamanan wilayah pesisir serta berkontribusi dalam ketahanan pangan masyarakat Meranti," ujar Danlanal.
Ia juga mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk aktif melaporkan aktivitas ilegal seperti penyelundupan maupun peredaran narkoba yang merusak generasi bangsa.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, camat, lurah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta insan pers.(Sang/sl)