DPRD Meranti Soroti Truk Bertonase Besar Masuk Kota Selatpanjang, Dishub Diminta Bertindak

SuaraLira.Com, Meranti -- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Antoni Shidarta, beberapa  waktu lalu menyoroti masih adanya kendaraan bertonase besar yang melintas di ruas jalan dalam Kota Selatpanjang. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur jalan yang sebenarnya tidak dirancang untuk menahan beban berat.

Sorotan tersebut muncul setelah Antoni menerima laporan langsung dari masyarakat mengenai truk roda enam yang mengangkut muatan sekitar 8 hingga 10 ton dan melintas di sejumlah ruas jalan pusat kota.

Menurutnya, sebagian besar jalan di kawasan perkotaan Selatpanjang hanya dirancang untuk menahan beban kendaraan sekitar 5 hingga 7 ton. Jika kendaraan dengan muatan lebih besar terus melintas, maka risiko kerusakan jalan akan semakin tinggi.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Antoni mengaku langsung berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti agar segera melakukan pengecekan di lapangan.

“Ada masyarakat yang menyampaikan langsung kepada saya terkait mobil roda enam yang masuk ke pusat kota dengan muatan cukup berat. Karena ini merupakan aduan masyarakat, saya segera menghubungi Dishub untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab untuk menerima dan menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat, terlebih jika berkaitan dengan kepentingan umum seperti ketahanan infrastruktur daerah.

Antoni juga menyayangkan masih adanya kendaraan bertonase besar yang melintas di jalan dalam kota yang tidak dirancang untuk beban berat. Menurutnya, apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, maka kerusakan jalan akan terjadi lebih cepat dan berujung pada meningkatnya beban anggaran daerah untuk perbaikan.

“Saya berterima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan laporan melalui DPRD. Jika benar muatan kendaraan melebihi kapasitas jalan, tentu kasihan jalan kita bisa cepat rusak. Ini bukan untuk menghambat aktivitas usaha, tetapi sebagai upaya bersama menjaga infrastruktur yang telah dibangun,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi keuangan daerah saat ini masih terbatas. Oleh karena itu, kerusakan jalan yang disebabkan oleh kendaraan bertonase besar dapat menambah beban biaya perbaikan, sementara di sejumlah desa masih banyak ruas jalan yang juga membutuhkan perhatian.

“Keuangan daerah kita sedang tidak mudah. Jika muncul kerusakan baru akibat kendaraan berat, tentu biaya perbaikannya tidak sedikit. Sementara di desa-desa masih banyak jalan yang perlu dibenahi,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhamad Fahri, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima informasi dari unsur pimpinan DPRD terkait aduan masyarakat tersebut.

“Kami sudah menerima informasi terkait laporan kendaraan roda enam yang diduga membawa muatan melebihi kapasitas jalan kota. Setiap laporan masyarakat tentu akan kami tindaklanjuti dengan melakukan pengecekan langsung di lapangan,” ujarnya.

Fahri menjelaskan bahwa sebagian besar ruas jalan di dalam Kota Selatpanjang memiliki batas kemampuan beban tertentu dan tidak dirancang untuk dilintasi kendaraan dengan tonase tinggi secara terus-menerus.

Menurutnya, apabila kendaraan dengan muatan 8 hingga 10 ton rutin melintas di jalan kota, maka potensi kerusakan jalan akan semakin besar.

Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian serta Dinas PUPR guna melakukan pengawasan dan penertiban apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan batas muatan kendaraan.

“Kami juga akan mengevaluasi pengaturan jalur distribusi barang, termasuk kemungkinan pembatasan jam operasional maupun pengalihan rute kendaraan bertonase besar agar tidak melintas di pusat kota,” jelasnya.

Selain itu, Fahri mengimbau para pelaku usaha dan sopir angkutan barang agar mematuhi ketentuan yang berlaku, terutama terkait kapasitas muatan serta jalur yang diperbolehkan untuk kendaraan berat.

Ia menegaskan bahwa langkah pengawasan ini bukan untuk menghambat aktivitas ekonomi, melainkan menjaga keseimbangan antara kelancaran distribusi barang dan ketahanan infrastruktur daerah.

“Kami memahami distribusi barang ke Selatpanjang semakin meningkat, terutama dengan adanya kapal Ro-Ro. Namun kami berharap semua pihak tetap mematuhi aturan agar infrastruktur jalan kita tidak cepat rusak,” tutup Fahri.(Sang/sl)