Pilihan Editor · Galeri Foto · Advertorial · Foto Peristiwa · Popular

BASMI Riau Bersuara! Minta Kepala Sekolah Jangan Takut Hadapi Wartawan, LSM dan APH


Dibaca: 115 kali 
Sabtu,14 November 2026 - 13:29:38 WIB
BASMI Riau Bersuara! Minta Kepala Sekolah Jangan Takut Hadapi Wartawan, LSM dan APH
PEKANBARU, Suaralira.com – Maraknya keresahan di kalangan kepala sekolah di Provinsi Riau akibat dugaan intimidasi, ancaman hingga tuduhan yang belum tentu berdasar dari oknum yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun wartawan menjadi perhatian serius Barisan Masyarakat Bersih dari Korupsi (BASMI) Riau.
 
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu konsentrasi dan kinerja kepala sekolah dalam menjalankan tugas, terutama dalam mengelola anggaran serta melaksanakan program pendidikan. Dunia pendidikan, menurut BASMI Riau, semestinya menjadi ruang kerja yang profesional, transparan, dan bebas dari tekanan pihak mana pun.
 
Ketua BASMI Riau, Fadli Akbar, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia mengimbau seluruh kepala sekolah di Riau agar tidak merasa takut, tertekan, apalagi kehilangan keberanian dalam menjalankan tugas hanya karena didatangi wartawan, aktivis LSM, maupun dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum (APH).
 
"Sepanjang kepala sekolah bekerja sesuai aturan, mengelola anggaran secara benar, dan dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan, tidak ada alasan untuk takut. Wartawan, LSM, maupun APH memiliki tugas dan kewenangan masing-masing yang harus dihormati, tetapi tidak boleh ada pihak yang menggunakan profesi atau atribut kelembagaannya untuk melakukan intimidasi maupun tekanan," tegas Fadli, Jumat (13/11/2026).
 
Ia menegaskan, kepala sekolah tidak perlu ragu memberikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pendidikan, termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sepanjang informasi tersebut disampaikan melalui mekanisme yang benar dan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
 
Menurut Fadli, wartawan dan LSM pada prinsipnya memiliki peran penting dalam mengawal transparansi, mengawasi kebijakan publik, serta menyampaikan informasi dan aspirasi masyarakat. Namun, fungsi pengawasan tersebut harus dijalankan secara profesional, beretika, berdasarkan fakta, dan tidak keluar dari koridor hukum.
 
"Jangan sampai kepala sekolah sudah ketakutan lebih dahulu ketika didatangi wartawan atau aktivis LSM. Bahkan, ada yang belum tentu melakukan kesalahan, tetapi sudah merasa tertekan ketika dimintai klarifikasi. Sikap seperti ini tentu tidak sehat bagi iklim pengelolaan pendidikan," ujarnya.
 
Fadli juga menyoroti kekhawatiran berlebihan yang dapat membuat kepala sekolah ragu mengambil keputusan, sehingga pelaksanaan kegiatan sekolah menjadi terhambat dan penyerapan anggaran tidak berjalan optimal.
 
Ia mengingatkan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas merupakan bagian penting dari tata kelola pendidikan. Kepala sekolah tidak boleh alergi terhadap kritik maupun pengawasan, tetapi pihak yang melakukan pengawasan juga harus memahami batas kewenangan dan etika profesinya.
 
"Kalau memang pekerjaan dilakukan sesuai aturan, mengapa harus menghindar? Jangan lari dari konfirmasi, jangan menutup diri, dan jangan bersikap tidak transparan. Justru sikap terbuka, kooperatif, serta didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap akan menghilangkan ruang bagi munculnya asumsi negatif," tegasnya.
 
Lebih lanjut, Fadli mengingatkan bahwa tugas jurnalistik bukanlah mencari-cari kesalahan atau menekan narasumber, melainkan menjalankan proses pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat secara profesional.
 
Begitu pula dengan LSM. Organisasi masyarakat sipil memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat, penyalur aspirasi, pengawasan kebijakan publik, serta kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, fungsi pengawasan harus dilaksanakan secara konstruktif, objektif, dan bertanggung jawab.
 
Ia menilai, perbedaan antara fungsi kontrol sosial dan tindakan intimidasi harus dipahami secara jelas. Kritik, konfirmasi, permintaan data, serta pengawasan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, apabila terdapat dugaan ancaman, pemaksaan, ataupun pemerasan, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan menjalankan tugas jurnalistik maupun aktivitas LSM.
 
Di akhir pernyataannya, Fadli meminta seluruh kepala sekolah agar tidak segan mengambil langkah hukum apabila menemukan dugaan tindakan intimidasi, pengancaman, atau pemerasan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
 
"Kalau ada oknum yang diduga melakukan intimidasi, mengancam, bahkan meminta sesuatu dengan cara memaksa, jangan takut untuk bersikap tegas. Kumpulkan bukti, dokumentasikan setiap kejadian, dan tempuh jalur hukum apabila diperlukan. Jangan biarkan praktik-praktik seperti ini merusak profesionalitas dunia pendidikan di Riau," tutup Fadli. (Zha)

Akses suaralira.com Via Mobile m.suaralira.com
TULIS KOMENTAR
BERITA sebelumnya

BERITA TERKINI
BERITA POPULER
KANTOR PUSAT:
Jl. Angsa I No. 4b Sukajadi – Pekanbaru – Riau - Indonesia
Email Redaksi : suaralira@gmail.com
Email Bagian Iklan : suaralira@gmail.com
Phone : 081266367545
AVAILABLE ON :