PEKANBARU (suaralira.com) - Program penuntasan pungutan liar (pungli) yang dicetuskan Presiden Jokowi di seluruh Indonesia, harus disambut positif oleh semua pemerintah daerah.

Agar program ini berjalan dengan baik, Sekretaris Komisi II DPRD Pekanbaru Dapot Sinaga SE meminta, agar Pemko membentuk Satgas anti pungli.

Tim ini melibatkan semua pihak. Baik dari kalangan ASN, Satpol PP hingga dari pihak independen. Namun tim ini benar-benar harus bekerja, sesuai dengan target yang diinginkan. Yang terpenting, harus ada jaminan dan target dalam beberapa bulan ke depan, bahwa tidak ada lagi pungli di semua dinas, tingkat kecamatan dan di kelurahan di lingkungan Pemko Pekanbaru.

"Ini harus dilakukan. Karena masyarakat sudah lama mengeluhkannya. Pengurusan surat menyurat banyak pungli. Pemberantasannya jangan hanya seremonial saja. Tapi action nyata dan ada hasilnya. Walikota harus memastikan program ini berjalan, agar harapan Presiden tidak sia-sia," tegas politisi PDI-P ini, Selasa (18/10/2016) seperti yang dilangsir tribun.

Dijelaskannya, hal prioritas menjadi fokus pemberantasan pungli yang dikeluhkan masyarakat selama ini, di sektor pelayanan.

Seperti halnya di kelurahan dan kecamatan saat mengurus surat menyurat dan surat tanah harus membayar hingga Rp 2,5 juta untuk satu meja, di dinas perizinan hingga dinas teknis, termasuk Dishub dan Dinas PU (memuluskan proyek).

Modus yang sering dilakukan oknum tersebut, jika tidak ada bayaran, maka surat lama dikeluarkan, bahkan pimpinan tidak ada di tempat. Sedangkan di dinas teknis, bisa saja pengusaha yang ikut tender, tidak mendapatkan proyek.

Kegiatan pungli ini, tambah Dapot, sudah mendarah daging serta seperti lingkaran setan. Ada pemain, pengatur hingga oknum yang kerjanya mengeksekusi. Hanya saja, pungli di tingkat kecamatan dan kelurahan, termasuk di pelayanan di Disdukcapil, takaran bayaran pungli di bawah Rp 100 ribu. Ini yang sering dikeluhkan masyarakat.

"Jadi, harus dihapus pungli ini, Pemko harus berani," tegasnya.