PANGKALANKERINCI (suaralira.com) - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Pelalawan pada Kamis (12/01/2017) kemarin melakukan aksi demo di kantor PLN pangkalan Kerinci, digedung DPRD Pelalawan dan dikekantor Samsat Pangkalan Kerinci.Para mahasiswa dalam orasi tuntutannya mendesak pemrintah pusat supaya membatalkan penghapus subsidi listrik berdaya 900 kwh.

 

Puluhan mahasiswa pelalawan pertama kalinya  melakukan long march dari Akademi Komunitas Negeri Pelalawan (AKNP) menuju dan berorasi di PLN Pangkalan Kerinci.Namun para mahasiswa itu hanya berorasi sejenak dikantor PLN pangkalan Kerinci itu lalu melanjutkan aksi demonya meuju kantor  Samsat Pangkalan Kerinci. 

 

Dikantor PLN Pangkalan Kerinci, para mahasiswa menyampaikan aspirasinya dengan menuntut pemerintah jokowi agar membatalkan penghapusan subsidi lustrik daya 900 Kwh dan membatalkan kenaikan listrik karena menyiksa rakyat ditengah kondisi masih mahalnya harga kebutuhan pokok masyarakat dibawa kepemimpinan jokowi.

 

Usai itu para mahasiswa langsung menuju  Kantor Samsat Pangkalan Kerinci yang menuntut pembatalan Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas STNK dan BPKB.Setelah itu, para mahasiswa Pelalawan melanjutkan aksi demonya dengan berjalan kaki ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan.

 

Digedung rakyat itu para mahasiswa dikawal puluhan petugas kepolisian dari Polres Pelalawan dan Petugas satpol PP itu itu  langsung berorasi dan membacakan tuntutan aspirasinya. Namun para mahasiswa saat demo kekantor dewan itu menemukan para anggota wakil rakyat Pelalawan dalam kondisi sepi karena berdasarkan informasi menyebutkan bahwa para anggota dewan banyak melakukan bepergian keluar daerah.

 

Sehingga para mahasiswa dalam sampaikan aspirasinya hanya dilayani seorang anggota Dewan dari partai Demokrat yaitu Monang Pasaribu. Di Gedung DPRD Pelalawan,dalam orasi aksi demonya, para mahasiswa menuntut agar pemerintah membatalkan segala kenaikan yang terasa sangat memberatkan dan menyiksa  perekonomian masyarakat.

 

"Kita minta pada Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah supaya membatalkan kebijakan kenaikan lsitrik dan pembatalan subsidi listri daya 900 kwh dan pembatalan kenaikan taruif harga biaya pembatalan Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas STNK dan BPKB, karena sangat memberatkan masyarakat dari keluarga tidak mampu,"tutur kordinator aksi Mahasiswa Pelalawan Tauhid.

 

Setelah puas sampaikan aspirasi tuntutanya di Gedung DPRD Pelalawan, puluhan mahasiswa dibawah pengkawalan para anggota Polres Pelalawan kembali ke Kampus AKNP Pelalawan berlokasi di Jalan Lintas Timur.

 

Semenrtara Supervisor Administrasi PT.PLN Rayon pangkalan Kerinci Yulia Putri Amd mengaku bahwa terjadi pembatalan subsidi listrik pada daya 900 kwh pada masyarakat pelanggan khususnya dikabupaten Pelalawan bukan karena keinginkan p[ihak PLN itu sendiri tapi kebijakan kementerian ESDM bersama kementerian Sosial dengan pemrintah pusat.

 

”Kami dari pihak PLN hanya menjalankan kebijkan dari pemerintah pusat terkait penghapusan subsidi listrik berdaya 900 kwh tersebut.Itupun kebijkan penghapusan subsidi listrik 900 kwh itu dilakukan secara bertahap mulai dari bulan januari 2017 hingga maret 2017 akan datang,tutur Yulia Putri.

 

Penghapusan subsidi listrik 900 kwh pada masyarakat pelanggan tersebut jelas Yulia Putri,telah mulai dari bulan januari ini hingga bulan maret 2017 mendatang dari jumlah 700/kwh sampai 1000 lebih/kwh.

 

Pada bulan januari ini karena penghapusan subsidi listrik 900 kwh baru berjumlah 700/kwhnya sehingga belum terasa betul oleh masyarakat pelanggan.“Tapi kalau sudah dilakukan penghapusan subsidi listrik 900 kwh secara keseluruhan pada beberapa bulan kedepannya maka baru akan terasa oleh masyarakat pelanggan tersebut,”terang Yulis Putri kepada awak media saat ditemui diruangkerjanya pada Kamis (12/01/2017) kemarin.

 

Kalau dikabupaten Pelalawan sendiri sebut Yulia Putri menegaskan, terdapat sebanyak 26 ribu masyarakat pelanggan listrik berdaya 900 kwh. 

 

Dari jumlah itu terdapat sebanyak 12 ribu pelanggan berkategori masyarakat pelanggan miskin yang masih diberikan subsidi oleh pemerintah.”Data masyarakat pelanggan lsitrik berkategori rumah tangga Miskin (RTM) dikabupaten pelalawan bukan dari pendataan pihak PLN tapi dari hasil pendataan pihak BPS. 

 

Sedangkan kami dari pihak PLN hanya menjalankan pemeberian subsidi listrik pada 12 ribu pelanggan RTM yang ada di pelalawan dari data diberikan pihak BPS”tersebut,”tegas Supervisor Administrasi PT.PLN rayon Pangkalan Kerinci.