Jalan Rusak Di Depan PT Fairco Mekar Sari Disorot, Warga Minta Pemkab Asahan Jangan Tutup Mata

ASAHAN | Kondisi jalan rusak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, tepatnya di depan PT Fairco, menuai keluhan masyarakat. Kerusakan infrastruktur yang dinilai membutuhkan penanganan serius itu memunculkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa.

Di tengah berbagai program pembangunan yang digaungkan, masyarakat mempertanyakan mengapa akses jalan yang menjadi penunjang aktivitas ekonomi warga masih belum mendapatkan perhatian sebagaimana diharapkan, Senin (16/11/2026).

Persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur yang layak sebagaimana semangat keadilan sosial dalam Pancasila.

Kritik keras disampaikan seorang warga yang dikenal dengan sapaan Wak Awal. Ia meminta Camat Buntu Pane, Bupati Asahan hingga Gubernur Sumatera Utara agar tidak mengabaikan kondisi jalan tersebut.

"Wahai penguasa, mulai dari Camat, Bupati sampai Gubernur, bisakah jalan di Desa Mekar Sari, tepatnya di depan PT Fairco, diusulkan untuk diperbaiki? Tidak banyak dananya karena panjangnya tidak sampai satu kilometer. Jangan hanya jadi penjilat, sekali-kali jadilah pejuang," demikian kritik Wak Awal.

Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan masyarakat yang berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga turun langsung melihat kondisi infrastruktur yang dihadapi warga.

Kerusakan jalan di Desa Mekar Sari bukan persoalan sepele. Infrastruktur tersebut memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya warga yang menggantungkan penghasilan dari sektor perkebunan kelapa sawit dan karet.

Sebagai wilayah eks-transmigrasi sejak 1985, akses jalan menjadi salah satu sarana penting untuk menunjang mobilitas penduduk dan distribusi hasil perkebunan.

Apabila kerusakan terus dibiarkan, masyarakat berpotensi menghadapi hambatan pengangkutan hasil kebun, peningkatan biaya transportasi, hingga terganggunya aktivitas sehari-hari.

Kondisi ini semestinya menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, pembangunan infrastruktur bukan hanya soal proyek fisik, melainkan juga bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan membuka akses ekonomi masyarakat.

Lantas, bagaimana pemerataan pembangunan dapat diwujudkan apabila infrastruktur yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat desa belum mendapatkan penanganan yang jelas?

Sorotan masyarakat juga mengarah pada informasi pengelolaan anggaran Desa Mekar Sari. Berdasarkan data yang disampaikan, APBDes Mekar Sari Tahun Anggaran 2025 menetapkan total pendapatan sebesar Rp1.955.133.000 berdasarkan Peraturan Desa Mekarsari Nomor 10 Tahun 2024. Sementara realisasi pendapatan desa pada 2024 tercatat sebesar Rp2.425.897.483.

Namun, besarnya pendapatan desa tidak serta-merta berarti seluruh anggaran dapat digunakan untuk pembangunan jalan. Penggunaan APBDes harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, prioritas pembangunan, serta kebutuhan pelayanan masyarakat.

Meski demikian, transparansi dan keterbukaan informasi tetap menjadi kewajiban penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Masyarakat berhak mengetahui apakah jalan di depan PT Fairco telah masuk dalam perencanaan pembangunan desa, apakah sudah diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta apa kendala yang menyebabkan perbaikannya belum terealisasi.

Jika ruas jalan tersebut bukan menjadi kewenangan pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan kabupaten harus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status jalan dan instansi yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya.

Jangan sampai persoalan administrasi dan kewenangan justru menjadi alasan yang membuat aspirasi masyarakat terus terkatung-katung tanpa kepastian.

Persoalan jalan rusak ini juga patut menjadi bahan evaluasi terhadap arah dan prioritas pembangunan Kabupaten Asahan.

Visi dan misi pembangunan daerah seharusnya tidak berhenti sebagai slogan atau dokumen perencanaan. Implementasinya harus dapat dirasakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang merata, pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan tidak cukup hanya diukur dari berdirinya gedung pemerintahan, kegiatan seremonial, laporan capaian program, maupun angka-angka dalam dokumen anggaran.

Keberhasilan pembangunan juga harus terlihat dari kondisi jalan yang layak, akses pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau, serta kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat hingga ke wilayah pedesaan.

Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta semangat persatuan dan pemerataan kesejahteraan.

Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan. Sementara Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Adapun penyelenggaraan jalan juga memiliki landasan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan penanganan jalan sesuai status dan kewenangan masing-masing, dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, manfaat ekonomi, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah.

Masyarakat berharap Camat Buntu Pane tidak hanya menjadi penerima laporan, tetapi juga aktif menjembatani aspirasi warga kepada pemerintah kabupaten.

Bupati Asahan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait, khususnya instansi yang membidangi infrastruktur jalan, juga diminta melakukan peninjauan langsung guna memastikan kondisi kerusakan, status kewenangan, kebutuhan anggaran, serta kemungkinan jadwal perbaikannya.

Pemerintah diharapkan memberikan penjelasan konkret kepada masyarakat.

Jika perbaikan belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, apa kendalanya? Apakah terkendala anggaran, status jalan, perencanaan teknis, atau persoalan lainnya?

Masyarakat membutuhkan jawaban yang transparan dan terukur, bukan sekadar janji perbaikan tanpa kepastian.

Warga tidak sedang meminta pembangunan yang berlebihan. Mereka hanya menginginkan akses jalan yang layak untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan keberlangsungan ekonomi keluarga.

Kini, persoalannya bukan sekadar berapa panjang ruas jalan yang rusak, melainkan sejauh mana aspirasi masyarakat ditempatkan dalam prioritas pembangunan daerah.

Jangan sampai jalan rusak di Desa Mekar Sari menjadi warisan persoalan dari tahun ke tahun, sementara masyarakat terus menunggu janji perbaikan. Pemerintah harus membuktikan bahwa visi dan misi pembangunan bukan sekadar rangkaian kata dalam dokumen resmi, melainkan komitmen nyata yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Asahan. (IS/SL)