Wakil Bupati Asahan Buka Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI, Tekankan Transparansi Dan Kepatuhan Pengelolaan Anggaran

ASAHAN | Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi membuka Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Kamis (12/11/2026).

Pemeriksaan tersebut bertujuan menilai kepatuhan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam merealisasikan belanja barang dan jasa serta belanja modal JIJ agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Rianto menegaskan bahwa Pemkab Asahan siap mendukung seluruh tahapan pemeriksaan dan menjalin kerja sama dengan tim pemeriksa BPK RI.

Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersikap kooperatif dan proaktif dalam menyediakan data maupun dokumen yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan.

“Kami mohon arahan dan bimbingan. Apabila ada berkas-berkas yang diperlukan, kami siap untuk menyiapkannya, karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab kami di Asahan. Mari kita dukung kegiatan Bapak-Bapak di Kabupaten Asahan,” ujar Rianto.

Menurutnya, pemeriksaan BPK RI diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, tetapi juga memberikan masukan dan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab Tim Audit BPK RI, Dwi Prayitno, menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari tugas rutin BPK RI dengan fokus pada kepatuhan belanja barang dan jasa serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut bukan pemeriksaan khusus, melainkan bertujuan memastikan pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dwi Prayitno menyebutkan, tim pemeriksa dijadwalkan melaksanakan tugas selama 29 hari ke depan. Adapun ruang lingkup pemeriksaan difokuskan pada Tahun Anggaran 2026, khususnya untuk menilai kepatuhan dan ketertiban pelaksanaan belanja yang menjadi objek pemeriksaan.

Melalui kegiatan Entry Meeting tersebut, ia berharap koordinasi dan komunikasi antara tim BPK RI dengan jajaran Pemkab Asahan dapat berjalan baik sehingga seluruh kebutuhan pemeriksaan dapat terpenuhi.

Kegiatan itu turut dihadiri para asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, pimpinan OPD, serta Wakil Penanggung Jawab bersama anggota Tim Pemeriksa BPK RI.

Pemerintah Kabupaten Asahan menyatakan komitmennya untuk mendukung proses pemeriksaan dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan tertib administrasi dan kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada belanja barang dan jasa serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. (IS/SL)