PEKANBARU (RIAU), Suaralira.com - Ditengah bencana non alam covid-19 dan adanya penolakan beberapa warga atas bantuan sosial dari Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi sorotan publik. Pasalnya, data yang semula dilakukan pihak RT/ RW yang diserahkan kepada pemerintah kota melalui Pendamping PMBRW, tidak terakomodir semua dan jauh dari harapan.

 

Dimana beberapa hari kemarin, Pemko Pekanbaru, baru saja meluncurkan 15.625 paket bansos, sementara data masuk hasil pendataan RT/ RW lebih kurang 132 ribu kepala keluarga. Hal ini menjadi polemik dan penolakan beberapa RT/ RW dengan dalih bantuan turun jauh dari data yang diusulkan.

 

Sementara itu, ada dana hasil pergeseran pihak OPD Kota Pekanbaru sebanyak Rp115 Milyar untuk penanganan Covid-19. Dana ini kapan akan didistribusikan Pemko ke masyarakat, kata Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Doni Saputra, heran ketika memberikan komentarnya terkait banyaknya penolakan Forum RT/ RW atas pembagian sembako, melalui pesan WathsApp-nya, Senin (27/04).

 

Dikatakannya, selain dana pergeseran pihak OPD di jajaran Pemko tadi, juga ada dana bantuan Pemprov Riau Rp8,3 milyar yang katanya sudah masuk ke kas Pemko. Berarti tidak ada lagi masyarakat terdampak covid-19 yang tidak dapat bantuan.

 

"Kita hitung saja Rp115 milyar ditambahkan Rp8,3 milyar (Rp100 juta/ kelurahan-red) jika dibelikan paket sembako dengan harga berkisar Rp150 rubu sampai Rp200 ribu saya hitung cukup. Dan masih banyak sisa yang dapat dipergunakan untuk stok kedepannya atau keperluan lain," ujar Doni.

 

Menurut Doni yang juga dari Fraksi PAN DPRD Kota Pekanbaru ini menegaskan, saat ini banyak warga terdampak bencana non alam covid-19. Banyaknya warga korban di rumahkan, atau pedagang kaki lima, serta driver online dan profesi atau latar belakang pekerjaan lainnya yang tidak berpenghasilan seperti semula.

 

Jadi wajar, data 132 ribu data RT/RW yang masuk karena pihak RT dan RW itu adalah birokrasi terendah yang dekat dengan warga. Tentu RT dan RW yang lebih tau mana warganya yang membutuhkan di tengah bencana non alam ini, ujar Doni.

 

Kita minta pihak Pemko segera kaji ulang data yang disalurkan ditengah kebutuhan warga. Segeralah salurkan bantuan yang ada sesuai usulan RT dan RW, jelasnya sambil menutup. (sl01)