Suaralira.com, Langsa (NAD) -- Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Langsa Dinilai Rapot Merah dalam pengelolaan air minum dimasa Kepemimpinan UMARA sudah Hampir genap 10 tahun pemerintahan Usman Abdullah-Marzuki Hamid tidak memberikan perubahan dan dinilai rapot merah oleh anggota DPRK Langsa, dari Partai Gerindra, Jeffry Sentana. 

 

"Ini bentuk kegagalan dalam penyediaan pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat selama kepemimpinan Direktur Azahir di Kota Langsa," ujar Jeffry kepada awak media. Sabtu (18/6/2022).

 

Untuk itu ungkap Jefri, ada beberapa hal yang disoroti dan ini harus segera diselesaikan atau direspon oleh Pemerintahan Umara selanjutnya, seperti kualitas sangat buruk, distribusi air tidak stabil, tagihan air pelanggan melonjak tajam, hingga manajemen pengelolaan penerimaan pegawai tertutup, bahkan publik hampir tidak pernah mendengar adanya pengumuman penerimaan pegawai baru di PDAM Langsa. 

 

"Kami menduga ada praktik yang tidak sehat di perusahaan tersebut hingga mengalami kerugian, seharusnya dipegang oleh pihak ketiga perusahaan untung," sebutnya. 

 

Sebut Jeffry lag, bahwa air merupakan sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup, jadi kualitas air yang bersih merupakan kebutuhan sehari-hari manusia untuk beribadah, makan/minum, mandi, dan lain sebagainya. Namun, hal tersebut tidak mudah didapatkan oleh warga Kota Langsa,Kesulitan pasokan air,sering kali pelanggan megeluh akibat kwalitas air sangat buruk.

 

"Jika masyarakat mengeluh dan komplain, selalu PDAM mengatakan perbaikan maintenance yang tidak pernah kunjung selesai. Namun jika pelanggan terlambat membayar tagihan, maka manajemen PDAM  akan mengenakan denda dan tak jarang memutus jaringan. Ini jelas merugikan masyarakat," ungkap Jeffry anggota DPRK Langsa

 

Sambung Jeffry sedih dalam  mengkritisi pemerintahan UMARA yang terkesan kurang memiliki rasa kepedulian untuk menciptakan kebijakan yang melindungi masyarakat terkait pelayanan PDAM Tirta Keumuneng. Hal tersebut dibuktikan dari berjalan ditempat alias stagnannya BUMD tersebut dan tidak ada upaya kongkrit untuk penyelesaian pelayanan terbaiknya 

 

Jeffry meyebut, DPRK Langsa telah berulang kali mengingatkan perihal ini melalui rapat komisi hingga laporan akhir fraksi-fraksi namun hasilnya tetap nihil.

 

Untuk itu, lanjutnya, DPRK mendorong agar masalah kerugian BUMD itu segera diselidiki oleh inspektorat serta penegak hukum dan harus dituntaskan oleh semua problematika oleh pemerintah baru ke depan. Khususnya Pj Walikota. 

 

"Kita berharap Pemerintahan ke depan agar memprioritaskan masalah air bersih yang menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat dan mewujudkan PDAM Tirta Keumuneng Langsa sebagai BUMD yang menganut konsep good governance agar tata kelola penyaluran air bersih menjadi baik," harapnya. (Ws/sl)