Pilihan Editor · Galeri Foto · Advertorial · Foto Peristiwa · Popular

Meski Diawasi KPK, Politik Uang di Parpol Sulit Diberantas


Dibaca: 2592 kali 
Jumat,26 Februari 2016 - 01:14:50 WIB

JAKARTA (suaralira.com) - Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan unsur uang dalam pemilihan seorang kandidat pemimpin termasuk pemilihan ketua umum di partai politik masih menjadi unsur kuat dalam memenangi sebuah kontestasi. Karenanya, perempuan yang akrab disapa Kiki itu meragukan  adanya partai politik yang benar-benar dapat menghapus politik uang yang sudah membudaya ini.


"Saya antara percaya atau tidak percaya, Partai Golkar dalam Munaslub dapat menghapus praktik politik uang dalam pemilihan ketua umumnya. Karena ini sangat sulit sekali. Di organisasi kemahasiswaan saja, ada yang masih menggunakan cara-cara politik uang untuk mencapai kepentingannya," kata Siti Zuhro dalam diskusi "Lika-liku Menuju Beringin 1" di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/2) kemarin.


Penilaian itu didasari karena hingga saat ini, praktik money politik sulit diberantas. “Sekalipun Munaslub Golkar mengundang KPK untuk mengawasi jalannya pemilihan, mungkin praktik kotor itu akan bisa berkurang. Tapi kalau berharap bersih sama sekali, tidak akan mungkin bisa,” katanya.


Meski demikian, Kiki menaruh harapan besar unsur uang tidak dilibatkan lagi dalam Munaslub yang akan digelar sekitar April-Mei 2016 mendatang. "Kalau tidak ada lagi unsur uang dilibatkan. itu baru good news. Ada hidayah kepada Partai Golkar untuk menuju ke jalan yang lurus. Kalau Partai Golkar mampu menujukkan itu, saya yakin pasti akan diikuti oleh partai-partai lainnya saat pemilihan ketua umumnya," katanya.

 

Dia mengatakan, solusi yang bisa dilakukan untuk menekan masalah ini adalah dengan melakukan seleksi dan syarat-syarat ketat agar calon bermasalah dan kontroversi yang memaksakan diri maju mendeklerasikan diri bisa dihindari. “Makanya calon ketua umum seharusnya berorientasi sebagai manajer partai, bukan orientasinya menjadi capres atau cawapres,” kritiknya.

 

Ketua DPP Partai Golkar Munas Riau, Priyo Budi Santoso yang mengaku akan mendeklarasikan diri calon ketua umum Partai Golkar, mengakui dalam rapat pleno persiapan Munaslub, adanya usulan agar panitia mengundang KPK dan Polri untuk menjamin terselenggara Munaslub yang bersih dan transparan.

 

“KPK dan Polri dapat berperan besar memantau pelaksanaan Munaslub sehingga dapat berjalan bersih dan transparan,” katanya

 

Priyo memandang peran kedua lembaga penegak hukum sangat penting untuk mendorong Munaslub berjalan bersih, sesuai dengan hasil kesepakatan rapat pleno Partai Golkar. “Kami membuka diri untuk diawasi. Jika ada yang tampil super wah, maka penegak hukum dapat menggunakan kewenangannya,” kata Priyo yang juga Wakil ketua umum Partai Golkar kubu Agung Laksono.

..

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Golkar Ridwan Bae mengaku hingga saat ini masih ada sejumlah persoalan yang belum tuntas dalam rapat pleno persiapan Munaslubh antara lain mengenai keseimbangan dan keberpihakan panitia penyelenggara dari bakal calon ketua umum tertentu, juga masalah kepesertaan pemilik suara yang akan akan menentukan siapa saja yang berhak ikut dalam pemilihan.

 

Ridwan mengakui  kepesertaan memang menjadi masalah, karena DPD I dan DPD II yang memiliki hak suara  kan sudah terpecah menjadi dua kubu. Lalu kini disatukan menjadi kepengurusan Munas Riau sesuai keputusan Menkum HAM. "Tapi saya yakin, dua kubu baik dari Pak Aburizal maupun Pak Agung Laksono, sama-sama mencari jalan terbaik siapa nanti kepengurusan DPD yang akan memiliki hak sebagai peserta," katanya. (b/sl)


Akses suaralira.com Via Mobile m.suaralira.com
TULIS KOMENTAR
BERITA sebelumnya

BERITA TERKINI
BERITA POPULER
KANTOR PUSAT:
Jl. Angsa I No. 4b Sukajadi – Pekanbaru – Riau - Indonesia
Email Redaksi : suaralira@gmail.com
Email Bagian Iklan : suaralira@gmail.com
Phone : 081266367545
AVAILABLE ON :