Caleg Dapil 1 sepakat bertarung politik secara sehat

KOTA BEKASI (suaralira.com) - Para calon legislatif (Caleg) DPRD Kota Bekasi dari perwakilan partai daerah pemilihan (Dapil) 1 kecamatan Bekasi Timur dan Bekasi Selatan beradu gagasan dan pemikiran dalam menentukan program kerja jika terpilih menjadi wakil rakyat nantinya.

Hal itu terungkap dalam diskusi dengan Tema “Menakar Visi dan Misi Caleg Dapil 1 Pada Pertarungan Pemilu 2019,” yang digagas oleh DPD Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Kota Bekasi, DPD KNPI Kota Bekasi, Karang Taruna se kelurahan Bekasi Timur di Gedung Graha Wijaya Kusuma, Sabtu (9/3/2019).

Dalam kesempatan ini, panitia menghadirkan para Caleg yang saat ini baru mencalonkan dari Dapil 1. Mereka adalah Alit Jamaludin (PKB), Nicodemus Godjang (PDIP), Wiwiek Hilwiyah Arief (Golkar), Wiwit Subagyo (NASDEM), Endrachman Harto Wijaya (Berkarya), Sukismo (PKS), Hasadungan Sirait (Perindo), Ruhut Timothy J Panjaitan (PSI) dan Estomihi (Hanura).

Sementara, Panelis diambil dari kalangan pengamat yakni Benny Tunggul dan di pandu oleh moderator Muhammad Lukman dari perwakilan Rukun Jurnalis Bekasi (Rujuk).

Untuk diketahui, Pemilihan legislatif (Pileg) 2019 khususnya di Kota Bekasi sudah mulai nampak ragam persiapannya. Berbagai latar belakang para Caleg cukup menarik perhatian. Diskusi politik ini juga sekaligus mencari rekam jejak dan kapasitas mereka di dunia politik sekaligus memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat di Bekasi Timur dan Bekasi Selatan.

Dalam diskusi, para calon wakil rakyat ini setuju untuk berkontestasi politik secara sehat. Bahkan para Caleg ini menolak untuk melakukan money politics yang menjadi akar masalah.

Alit Jamaludin dari PKB, misalnya, yang maju dari kalangan pemuda pun secara blak-blakan mengakui tingkat money politic sudah dirasa. Namun, ia optimis jika hal tersebut tidak berpengaruh di kalangan masyarakat Bekasi Timur dan Bekasi Selatan.

Alit mengungkapkan, akan mendorong 3 Perda untuk dikuatkan. Diantaranya Perda Kota Layak Anak dan Ibu, Perda Pasar Tradisional dan Perda Penambahan Jam pendidikan agama di sekolah untuk tingkat SD dan SMP.

“Kota Layak Anak adalah indikator kota bahagia. Caranya mudah, pemerintah bisa menggandeng CSR untuk membangun bangunan ramah lingkungan,” ujarnya.

Soal penambahan jam pelajaran pendidikan agama tingkat SD dan SMP, Alit mempunyai argumentasi jika saat ini kaum milenials sudah bergantung pada telepon pintar. Menurutnya hal tersebut dapat mengganggu pendidikan akhlak. Karenanya, perlu jam pelajaran khusus sedianya di pesantren.

“Pentingnya pendidikan akhlak itu yang membuat saya untuk memperjuangkan, saya ingin seluruh anak bangsa bisa membaca Al’ Quran. Maka dari itu saya optimis bila menjadi wakil rakyat, seluruh aspirasi yang sudah saya tampung akan diwujudkan,” kata dia.

Sementara, Nicodemus Godjang dari PDIP mengaku ditunjuk oleh partainya untuk mengisi slot dapil Bekasi Timur-Bekasi Selatan menuju kursi DPRD Kota Bekasi. Meskipun begitu, ia sudah memahami seluk beluk di Dapilnya apabila terpilih akan memperjuangkan sesuai janjinya.

“Ya saya tidak banyak janji, karena janji adalah utang, jangan banyak berjanji tapi berbuat,” tegasnya.

Sementara, Ketua panitia diskusi dari GPN Kota Bekasi, Leonardo mengakui, pihaknya konsen terhadap perkembangan politik di Kota Bekasi khususnya di Dapil I Bekasi Timur-Bekasi Selatan. Diskusi politik dengan menghadirkan narasumber para Caleg tersebut dinilai menjadi sarana penyampaian informasi agar masyarakat tahu bahwa sosok-sosok yang ditampilkan ini adalah calon wakil mereka.

“Gelaran diskusi ini akan terus dilakukan, dan rencana nanti akan digelar kembali,” ungkapnya.

Ketua Rujuk Bekasi, Kartono menilai meski bukan perkara mudah untuk mengenalkan diri pada masyarakat, semangat dari para Caleg yang baru berkecimpung di dunia politik ini bisa dibilang patut diapresiasi.

“Tentu para caleg ini menjadi muka baru dalam perpolitikan di Kota Bekasi, sehingga bila nanti terpilih benar-benar menjalankan visi dan misi sesuai janjinya,” ujarnya.

Menurut pria yang akrab disapa Tonche ini, wakil rakyat juga harus tahu kebijakan pemerintah daerah yang berpihak kepada masyarakat.

“Bila ada kebijakan yang tidak berpihak ke masyarakat harus berani perjuangkan. Karena mereka di pilih oleh rakyat dan mendapat gaji dari rakyat juga,” tandas dia. (arie/sl)