Ngaku dari Binkon PUPR, Kuasa Hukum Korban Dugaan Penipuan Segera Lapor ke Polisi

Suarlira.com, Jakarta - Diduga melakukan penipuan, penggelapan dan pencatutan nama serta jabatan Binkon Kementerian PUPR RI, Tim Advokad Kantor Hukum AZP & Associates Ahmad Zauhari Putra Lubis SH akan melaporkan Irvan Susanto alias IS ke Polda Metro. Hal ini berawal dari kronologis yang disampaikan Klien kita Munahar S Sos beberapa waktu lalu di Jakarta.

IS terancam dilaporkan ke Kepolisian dan Inspektorat Jendral serta APIP Kementerian PUPR RI. "Kita akan buat laporan dalam waktu dekat," ujar Kantor Hukum AZP & Associates Ahmad Zauhari Putra Lubis SH kepada awak media di Jakarta, Senin (19 Januari 2026).

Hal ini berawal dari Datuk Anta (DA) yang mengatakan ada kawan lama beliau, sedang dekat dengan petinggi Kementerian PUPR. Klien kita diajak pertemuan di Bakso Urat Sunan Giri, Tebet untuk menjumpai IS dan Rojas (Rjs). DA mengatakan IS bisa memenangkan lelang proyek di Kememterian PUPR karena beliau orang Binkon PUPR dan punya tim kuat untuk memenangkan proyek.

Selanjutnya, dalam pertemuan beliau memberikan data proyek, dan menguatkan klien saya untuk mendapatkan proyek hingga menawarkan tinggal pilih lokasi yang diminati.

Klien saya memilih RUP LPSE dan jatuh pada Rehab Madrasyah PHTC Provinsi Riau 3, nilai lelang Rp 16 Milyaran. Tetapi IS mengatakan perusahaan harus dari dalam biar administrasi penawaran aman, dengan catatan setor uang kuasa direktur Rp 50 Juta dan uang Penawaran Rp 70 Juta.

IS dan Rjs mengatakan, sebagaimana direalis klien saya, "soal perusahaan dan membuat penawaran diserahkan ke orang dalam, agar kelengkapan dan pembuatan dokumen fix serta mereka lebih tau kunci-kunci pemenangan atau menggugurkan lawan.

"Kalau kesalahan dari pihak orang dalam uang akan di kembalikan," Kata Putra mengulangi ucapan mereka yang dituangkan dalam kronologis klien saya.

Dalam perihal di atas, sambil berproses di Lelang Riau, IS kembali menawarkan Take Over Rehab Madrasyah PHTC Jatim 3 melalui pesan WatsApp ke DA agar disampaikan ke Klien kita.

Sehingga keesokan harinya kembali Anta mengajak pertemuan bersama IS, Rjs, PPK dari pihak kememterian PUPR dan Direktur Pemenang Proyek di JCo Tebet Barat Dalam, Jakarta Selatan.

Saat pertemuan, datang Nur Hartanto alias NH, info awal merupakan pejabat Kasubdid di Kementerian PUPR yang berkantor Bidang Strategis PUPR DKI Jakarta di Benhil. Saat itulah terjadi diskusi dan NH meyakinkan Take Over Paket Pekerjaan Rehab Madrasyah PHTC 3 dimenangkan PT Wira, perusahaan dari Sulawesi Selatan.

Perihal ini, awal mula saya was was, namun karena IS dan NH meyakinkan akan langsung adakan rapat di Balai Kementerian Wilayaj Jawa Timur, di Surabaya buat Klien kembali mengikuti anjuran mereka. Klien langsung kirim uang Rp 70 Juta sesuai permintaan untuk pembuatan kuasa direktur di Notaris.

Berapa hari kemudian, Klien saya mendesak dan minta Akta Notaris Kuasa Direktur yang di urus. tapi masih belum juga kata info IS dan Rjs. Akhirnya Klien saya dijanjikan segera rapat bersama PPK di Kantor Balai Cipta Karya PUPR di Surabaya, sekaligus dijanjikan penyerahan kuasa direktur serta rapat PCM dan MC0.

Korban bersama DA beranjak lebih awal ke Surabaya sambil meninggu Kuasa Direktur yang di janjikan. Ada lama waktu dua minggu menunggu, akhirnya Irvan alias IS minta uang transpor melalui Datuk Anta dan diteruskan ke korban.

Tanpa pikir panjang, korban kembali Transfer permintaan IS ke Anta uang Operasional Tenaga Teknis PT Wira untuk menghadiri PCM dan MC0 di Surabaya dan Kabupaten Lumajang sebesar Rp 30 juta ditambah Rp 6 juta. Namun alhasil juga tidak ada satupun tenaga teknis yang hadir termasuk pertemuan dengan PPK di Balai Kementerian PUPR di Surabaya.

Akibat kegaduhan itu, IS bersama Yana alias YN yang diakuinya orang dekat Wamen PUPR, menawarkan dan mengatakan masih ada pengganti kalau masih mau di Jawa Barat yakni Rehab Madrasyah PHTC Jawa Barat 7. Kita nanti kuasa direktur di Bandung langsung jumpa PPK dan direktur perusahaan pemeenang di Bandung.

Karena itulah semua tim baik dari korban dan IS bersama sama bergerak ke Bandung. Dan sesampainya di Bandung, selama 7 hari menunggu Direktur Pemenang dan pihak PPK Balai KemenPUPR Jawa Barat dijanjikan bertemu, gak juga kunjung datang.

Setalah korban menanyakan ke Datuk Anta dan Irvan Susanto, kembali Irvan minta uang operasional untuk Tim dari Cipta Karya sebesar Rp 20 Juta, ditambah Rp 1 juta. Karena berharap ada pengganti, korban kembali mengirim uang Rp 21 juta ke rekening yang di share Irvan Susanto

Namun tidak juga ada yang datang dengan alasan, Pak Nur Hartanto sudah di Bandung dan mencari-cari Yana. Dimana Yana dinyatakan menghilang, tidak angkat-angkat telpon maka korban diminta turun ke Jakarta, ujar Advokad Putra menjelaskan sambil menutup.

Sementara itu Datuk Anta saat dimintai keterangan membenarkan adanya peristiwa yang saya pertemukan dengan Irvan dan Rojas di Tebet. "Korban bersama saya pribadi juga merasa ketipu, serta minta pertanggungjawaban semua keuangan yang di transper korban ke mereka.

Korban sempat mengirim uang unruk kuasa direkrur dan dibuatkan penawaran lengkap sesuai dokumen lelang. Akan tetapi hingga saat ini tidak pernah di pegang dan pelelangan yang dijanjikan salah yang katanya, keuangan akan dikembalikan, ujar Dt Anta.

Dikatakan Dt Anta, selain itu benar korban mengirimkan uang untuk kuasa direktur atas pekerjaan yang di take over di Jatim 3, ternyata juga tidak ada. Bahkan uang dikirim untuk operasional tenaga ahli yang diminta juga tidak sesuai, ada lagi untuk operasional staf kemen PUPR untuk take over Jabar katanya dan uang sudah dikirm tetapi nihil faktanya.

Akibat perbuatan Irvan ini, teman saya mengalami kerugian lebih kurang Rp 300 juta. "Berita ini benar adanya dan sampai saat ini pihak Irvan Susanto tidak bisa dihubungi. Kita sudah melayangkan Somasi dan minta untuk dipertanggung jawabkan."

Sementara itu, Irvan Susanto dimintai keterangan, begitu juga Rojas tidak memberi keterangan klarifilasi hingga berita ini diterbitkan. Sementara itu Nur Hartanto akan mempertamggung jawabkan apa yamg sampai kepada beliau hingga 20 Januari 2026.

Namun sampai berita ini diterbitkan, masing-masing pihak hingga kepada Yana. Iwan dan jaringan terstruktur lainnya belum ada klarifikasi yang berhasil dihimpun awak media. (sl01)

ditulis : redaksi
sumber : Kuasa Hukum AZP & Associates