PEKANBARU (suaralira.com) - Dana bergulir Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) se-Kota Pekanbaru saat ini sudah menjangkau sekitar 26 ribu pemanfaat. Itu artinya keberadaan program pemberdayaan masyarakat ini berhasil dan mampu mendorong ekonomi kerakyatan.

Dari tahun ke tahun dana yang digunakan sebagai modal usaha juga terus berkembang dan umumnya disalurkan sebagai modal usaha jasa dan perdagangan masyarakat, seperti perbengkelan, rumah makan, kedai harian, counter, penjual gorengan dan lainnya.

Nominal pinjamannya juga bervariasi, mulai dari Rp 1 juta sampai Rp 20 jutaan. Bahkan nominal di bawah Rp 1 juta, tidak perlu ada agunan sebagai jaminan. Lalu teknis mendapatkan dana ini, bisa mendatangi kantor kelurahan masing-masing.

"Total jumlah peminjam itu ada sekitar 14 ribu orang. Namun dari 14 ribu orang itu, ada yang melakukan peminjaman berulang kali. Jadi totalnya ada sekitar 26 ribu pemanfaat," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Pekanbaru, Drs H Muhammad Amin, M.Si beberapa waktu lalu.

Kemudian dari 26 ribu pemanfaat itu, jika ditotalkan dana bergulirnya ketemu angka sekitar Rp 180 miliar. "Alhamdulillah tingkat pengembaliannya sangat bagus sekali. Tercatat Desember 2015 lalu sekitar 95,47 persen," ujar Amin.

Dikatakan, untuk program UEK-SP ini awalnya hanya menjangkau 4 kelurahan di Pekanbaru pada 2005 lalu, masing-masing Kelurahan Simpang Baru, Sidomulyo Barat, Muara Fajar dan Sumbar Sari.

Saat itu modal awal sekitar Rp 1 miliar untuk 4 kelurahan tersebut, yang merupakan sharing budget dengan Pemerintah Provinsi Riau. Namun pada 2014 lalu, sudah berhasil menjangkau semua kelurahan di Pekanbaru, yang mencapai sekitar 58 kelurahan.

"Untuk menjangkau 58 kelurahan itu, modal awal sekitar Rp 29,1 miliar, dengan perincian Rp 15 miliar bersumber dari APBD Provinsi Riau dan Rp 14,1 miliar bersumber dari APBD Kota Pekanbaru," bebernya.

Dalam perkembangannya, progres sangat menggembirakan. Dari modal Rp 29,1 miliar tersebut, kini sudah tumbuh menjadi sekitar Rp 36 miliar lebih. "Itu bukti perkembangannya cukup baik sekali. Bahkan sudah ada pengelola kelurahan yang punya kantor permanen," ujarnya.

Disebutkan juga, setiap tahun dilakukan Musyawarah Kelurahan Pertanggungjawaban Tahunan (MKPT) UEK SP. Dalam musyawarah itu hadir seluruh unsur kelurahan, seperti RT, RW, Lurah, para pemanfaat dan tokoh masyarakat.

"Saat itu disampaikan berapa laba yang didapat dari modal. Dari laba tersebut kemudian berapa yang disisihkan untuk dana sosial. Setiap MKPT selalu ada laba. Itu artinya perkembangan UEP SP sangat bagus, ditandai dengan tingkat pengembalian yang tinggi," katanya.

Bahkan pemanfaat sudah ada yang melakukan pinjaman di angka Rp 20 juta. "Mereka yang bisa melakukan peminjaman di angka Rp 20 juta, itu karena peminjaman sebelumnya lancar. Terlepas dari itu, birokrasi dari UEK-SP sangat sederhana sekali. Sehingga sangat membantu masyarakat," katanya. (hk/sl)