JAKARTA (Suaralira.com) - Meroketnya Komjen Tito Karnavian menjadi calon tunggal Kapolri tidak hanya meloncati empat angkatan senior. Dengan usia Tito yang masih 52 tahun, dia berpeluang untuk memecahkan rekor sebagai Kapolri dengan masa jabatan terlama, yakni enam tahun. Tentunya, lima angkatan di bawah Tito harus menahan diri untuk menjadi Kapolri. Kondisi ini bisa berpengaruh negatif, namun juga bisa positif untuk Polri.

Pengamat kepolisian Moufti Makarim menuturkan, dengan usia yang cukup muda sudah menjadi Kapolri, membuat masa tugas Tito ini bisa lebih panjang dari Kapolri terdahulu. Praktis, angkatan Polri di bawah Tito memang cukup sulit untuk bisa mendapatkan kepastian karier untuk posisi pucuk pimpinan Korps Bhayangkara. ”Namun, semua itu bisa dimanfaatkan menjadikan Polri jauh lebih baik,” terangnya.

Tentunya, dengan mengubah pola pikir dari petinggi Polri bahwa yang diutamakan bukan jabatan, namun kinerja yang lebih baik dalam setiap posisi. Artinya, dalam setiap posisi, bila bekerja dengan profesional dan berpikiran visioner, maka apa yang didapatkan akan jauh lebih baik.

”Ya, kalau sekarang yang difavoritkan posisi Kapolri, maka ke depan seharusnya yang difavoritkan itu bagaimana caranya membuat prestasi,” jelasnya.

Untuk angkatan di atas Tito, tentunya harus ada kemauan dari Tito untuk memberikan ruang yang lebih bagi senior-senior itu. Sehingga, mereka bisa bekerja dengan lebih aktif dan makin meningkatkan produktivitas Polri.

”Baik soal penegakan hukum dan independensi,” paparnya.

Kalau angkatan di atas dan di bawah Tito ini kurang solid. Maka, justru bisa menjadi ganjalan bagi Tito sendiri. Misalnya, sebagai Kapolri performanya dianggap kurang bagus oleh Presiden. ”Tentunya, Tito harus merangkul angkatan di atas dan di bawahnya,” jelasnya.

Yang juga penting, jangan sampai ada mobilisasi angkatan. Di mana angkatan yang saat ini menjadi Kapolri mengesampingkan angkatan di atas dan di bawahnya.

”Semua harus seimbang sesuai dengan prestasinya,” terangnya.  

Terpisah, Direktur Imparsial Al Araf menilai langkah Presiden mengajukan nama Tito sebagai calon Kapolri harus dipandang positif. Penunjukan Tito adalah dalam rangka reformasi dan perbaikan institusi Polri ke arah yang lebih profesional.

”Mengacu pada konstitusi, pergantian Kapolri adalah kewenangan Presiden. Secara legal, pengajuan Tito sebagai calon Kapolri sah secara hukum,” kata Araf di Jakarta, Jumat (17/6).

Secara objektif, Araf menilai Tito memiliki rekam jejak dan karier yang memenuhi syarat.

Pernah menjadi Kapolda tipe A, Tito juga berhasil mengatasi persoalan terorisme yang kompleks. Namun demikian, yang paling penting dalam pergantian Kapolri saat ini adalah memastikan bisa memberikan arah baru dalam meningkatkan profesionalisme Polri.
”Ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Tito,” kata Araf.

Araf menyebut, Tito harus menindak segala macam bentuk tindakan intoleransi yang seringkali menggunakan kekerasan, memastikan kebebasan berekspresi dan berpendapat terlindungi, membangun kultur polisi ke arah yang lebih humanis dan persuasif dengan melindungi dan mengayomi masyarakat.

Selain itu, Tito harus bisa mengatasi berbagai persoalan sengketa agraria dengan membangun mekanisme resolusi konflik agraria yang lebih dialogis, mengantisipasi dan mengatasi persoalan terorisme secara proporsional dan profesional, meningkatkan kapasitas peralatan dan SDM Polri ke arah lebih profesional.

”Tito juga harus memiliki penghormatan terhadap nilai nilai HAM,” kata Araf.

Araf juga berharap Kapolri baru bisa membuat blue print arah pembangunan Polri profesional dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagai pijakan dasar pembangunan polri yang profesional. Araf menilai, prioritas jangka pendek adalah yang penting adalah untuk tidak melanjutkan kasus-kasus yang benuansa kriminalisasi terhadap aktivis.

Terhadap DPR, Araf berharap DPR segera melakukan fit and proper test terhadap Tito, karena secara legal dan kompetensi serta track record semuanya telah terpenuhi.

”Dalam konteks itu, DPR seharusnya fokus membahas agenda-agenda krusial bagi proses perbaikan Polri ke depan,” jelasnya.

Sementara Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memberikan jaminan tidak akan ada masalah dalam pengajuan Tito sebagai Kapolri. Semua jenderal bintang tiga tentunya memiliki kemampuan untuk memimpin Polri.

”Dari segi akademik, manajerial dan komunikasi, tepat memang memilih Tito,” paparnya.

Untuk lebih memuluskan jalan Tito menjadi Kapolri, maka dalam waktu dekat akan ada pertemuan internal skala staf di seluruh Polri. Pertemuan itu khusus untuk menjelaskan pemilihan Tito dan juga memastikan semua anggota Polri siap menerima instruksi Presiden. ”Nanti, akan dijelaskan semua,” ujarnya.

Soal siapa Wakapolri untuk Tito? Dia mengaku tidak mengetahuinya. Tentunya, hal tersebut bergantung dari keputusan Kapolri selanjutnya. ”Itu tergantung Kapolri ke depan, bukan saya lagi,” jelasnya.

Sementara itu, dukungan atas pengajuan Tito sebagai Kapolri juga datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dia menuturkan bahwa Tito itu punya prestasi yang gemilang. Prestasi itu bisa dilihat dari karier Tito di pendidikan Polri.

”Tito itu baik. Prestasinya yang banyak,” kata JK di Istana Wakil Presiden, kemarin.

Dia pun yakin kalau Tito bisa menjadi Kapolri yang bisa membawa wajah kepolisian bisa lebih maju lagi. Secara khusus, JK menuturkan bahwa Tito juga punya pengalaman di lapangan yang tidak kalah hebat.  ”Kami harapkan ini jadi dorongan bagi Polri supaya lebih baik lagi,” kata dia.