PEKANBARU (suaralira.com) - Ahmad Hijazi sudah ditetapkan sebagai Sekretaris daerah provinsi Riau, dibalik itu banyak pekerjaan rumah (PR) yang sudah menunggunya seperti meningkatkan serapan anggaran. Serapan anggaran dipandang perlu karena menyangkut pertumbuhan ekonomi sekaligus soal pembangunan Riau, kata Anggota DPRD Provinsi Riau, Abdul Wahid di Pekanbaru, Sabtu (30/07/2016).

 

Dikatakannya, "dalam meningkatkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Pekerjaan Rumah (PR) pertama bagi Ahmad Hijazi selaku Sekdaprov defenitif." 

 

Dimana seperti dilansir antarariau, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Ahmad Hijazi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Riau melalui Keputusan Presiden (kepres) nomor 73/TPA Tahun 2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

 

Lebih lanjut dikatakan Wahid, serapan APBD dipandang sangat perlu ditingkatkan karena hal itu menyangkut pertumbuhan ekonomi, sekaligus soal pembangunan Riau. Untuk itu sekda definitif harus segera menggesa peningkatan serapan anggaran tersebut.

 

"Bisa kita lihat serapan APBD tahun ini masih dibawah 50 persen. Begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya 60 persen lebih. Hal itu tentunya 

tidak baik untuk pertumbuhan perekonomian dan keberlangsungan pembangunan Riau.

Apalagi saat ini angka kemiskinan meningkat, maka realisasi ABPD itu yang harus di tingkatkan," paparnya.

 

Menurut politisi PKB ini, serapan anggaran rendah disinyalir karena belum terisinya posisi Sekda definitif beberpa waktu lalu. Serta posisi strategis lainnya yang ada pada pemerintahan Provinsi Riau ini yang masih belum terisi.

 

"Penyebab lain masih rendahnya serapan APBD Riau juga karena masih kurang maksimalnya fungsi pemerintahan di Riau. Dimana fungsi pemerintahan itu diantaranya adalah Ketua DPRD Riau dan juga wakil Gubernur Riau. Termasuk juga kepala Bappeda Riau yang juga masih kosong," ulas Wahid.

 

Dikatakan anggota Komisi D DPRD Riau tersebut, meskipun untuk posisi wakil gubernur dan juga ketua DPRD adalah kewenangan partai Golkar. Namun ia meminta agar ketua DPD Golkar yang juga gubernur Riau agar segera memproses dua posisi penting tersebut.

 

"Soal ketua DPRD inikan sudah cukup lama kosong, tentunya jika posisi ketua DPRD Riau sudah ada. Kemudian wakil Gubernur Riau juga sudah ada, maka roda pemerintahan akan semakin lancar dan diharapkan akan berimbas pada naiknya serapan anggaran," tutupnya.