PEKANBARU (suaralira.com) - Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga, mengatakan, masih adanya pungutan siswa baru, menunjukkan tidak profesionalnya kinerja dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru.

 

Hal tersebut disampaikan Jhon Romi Sinaga terkait masih mendengar banyak keluhan dari masyarakat terkait masih banyaknya ditemukan pungutan biaya masuk yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan berbagai modus.

 

"Pungutan berdalih uang seragam dan uang buku masih disampaikan dan menjadi keluhan masyarakat saat ini. Ini semua terkait pungutan biaya masuk yang dilakukan oleh pihak sekolah tentunya dengan berbagai modus," ujar Jhon Romi Sinaga, Senin (8/8/2016).

 

Politikus PDIP ini juga menyebutkan bahwa pungutan yang dilakukan oleh sejumlah sekolah negeri di Pekanbaru, telah mencoreng dunia pendidikan gratis yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat.

 

"Kita mengingatkan bahwa pemerintah pusat saat ini sudah menetapkan sekolah gratis. Semua biaya operasional sekolah sudah ditanggung oleh pusat. Jadi jangan jadikan anak-anak kita sebagai lahan bisnis," ungkanya.

 

Lebih jauh, Romi mengatakan pungutan yang dilakukan di beberapa sekolah di Pekanbaru saat ini, seharusnya menjadi perhatian pemerintah kota untuk dapat mengavaluasi sistem penerapan pendidikan gratis di Kota Pekanbaru ini. "Kemarin wali kota sudah menyanpaikan persoalan pendidikan gratis, tapi saat ini masih saja terjadi ini yang kita pertanyakan," ucapnya.

 

Sementara itu, anggota Fraksi Demokrat, Aidil Amri berujar, untuk mengklarifikasi adanya laporan masyarakat tersebut, DPRD Kota Pekanbaru melalui Komisi III berencana akan memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru. "Pihak kita di DPRD akan mencoba mengatur jadwal di komisi, dan meminta klarifikasi dari Disdik, salah satunya dugaan banyaknya pungutan," ucap Aidil.

 

Aidil juga mengakui, pihaknya banyak menerima aduan dari orangtua siswa atas kebijakan-kebijakan sekolah. Dan menilai aduan yang disampaikan masyarakat tersebut menunjukkan kurangnya pengawasan dari Disdik terhadap sekolah. "Kita meminta kepada Disdik untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap sekolah-sekolah yang ada," tuturnya.

 

Aidil juga mengimbau Disdik agar mampu menjelaskan kepada masyarakat terkait pembiayaan-pembiayaan yang tidak ditanggung oleh APBN ataupun APBD. "Ketika menerapkan kebijakan harus menimbang aspek-aspek kewajaran. Sekolah harus mampu melihat mana orang tua yang mampu dan yang tidak, sehingga tidak terjadi keluhan ataupun aduan dari masyarakat. Kita minta jangan berlindung diatasnamakan komite," katanya.