PEKANBARU (suaralira.com) - Biaya rehabilitasi fasilitas buang hajat alias WC di gedung megah DPRD Provinsi Riau yang capai angka Rp1,070 miliar jadi perhatian serius sejumlah pihak. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun berkomentar.

 

Lembaga Antirasuah itu kini hanya menunggu laporan resmi saja, untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan keganjilan biaya bernilai fantastis tersebut. Kenapa tidak, untuk rehab 42 kamar (WC) saja harus menguras duit rakyat hingga Rp1,070 miliar.

 

"Nanti akan kita lihat perkembangannya mengenai anggaran toilet di DPRD Riau itu. Kalau memang masyarakat menginginkan KPK bertindak, kita akan bertindak," tegas Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Minggu (14/8) kemarin.

 

Yuyuk yang diwawancarai GoRiau.com (Gonews Grup) melanjutkan, pihaknya juga membuka pintu selebar-lebarnya kepada semua pihak, jika ingin memberikan laporan resmi soal temuan ini. Dengan begitu, KPK akan bisa langsung melakukan penyelidikan.

 

"Dengan laporan tersebut, kami (pihak KPK) bisa langsung melakukan penyelidikan," signal Yuyuk.

 

Selain proyek buang hajat yang nilainya fantastis ini, ada juga proyek di DPRD yang justru tidak terkait dengan kepentingan rakyat, seperti perbaikan atap lapangan tenis dengan anggaran sebesar Rp1.003 miliar, yang dikerjakan oleh CV Riau Jaya Perkasa hingga September 2016 mendatang.

 

Selain itu, proyek lain tak terpantau adalah perbaikan AC central, pengadaan mesin air isi ulang dan sejumlah proyek meubiler. Kemudian proyek di Bagian Humas juga banyak diduga siluman tanpa terpantau jelas dengan total anggaran humas Rp15 miliar setahun.

 

Misal saja proyek buku profil anggota DPRD Riau periode 2014-2019 lebih kurang Rp300 juta. Kemudian ada juga proyek pengelolaan website DPRD Riau sekitar Rp100 juta dikelola oleh Bagian Humas secara sendiri. Selanjutnya ada juga proyek publikasi media elektronik dengan anggaran yang sangat besar.

 

Selain KPK, pihak lainnya yakni Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau juga berjanji akan serius menanggapi dugaan mark up proyek di rumah rakyat tersebut.

 

"Bisa, bisa saja (anggota) kita datang ke sana dan meninjau langsung. Cuma ini kita akan telusuri, apakah memang seperti itu atau bagaimana," kata Asisten Inteligen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Muhammad Naim, Jumat (12/8) siang lalu.

 

Sementara itu Anggota DPRD Riau, H. Musyaffak menilai proyek cukup luar biasa. Meski masih wajar, Wakil Ketua Komisi C DPRD Riau ini meminta proyek tersebut tidak dikerjakan asal jadi.

 

"Wah, besar juga anggarannya, ya. Tapi saya rasa masih wajar kalau untuk semua WC di DPRD Riau. Apalagi memang keadaannya selama ini rusak-rusak dan bau, wajar direnovasi. Namun dengan angka segitu, tidak wajar kalau hasilnya jelek," kata Musyaffak.

 

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPW PAN Riau ini mengatakan, sepanjang yang dilihat dari hasil kerja masih kurang memuaskan. Seperti kamar mandi yang berada di ruang Komisi C. Sebelumnya kondisinya masih mendingan, tapi setelah renovasi malah air sering tergenang.

 

"Airnya tergenang, padahal biasanya lancar. Inikan harus diperbaiki, bisa-bisa terpleset pula nanti kita lagi di sana. Terlebih saat ambil wudhu, harusnya kaki kita bersih karena mau sholat, tapi kalau genangan air jadi terkesan tak bersih," lanjutnya.

 

Ia meminta agar proyek yang dikerjakan dari uang rakyat dilakukan serius, sehingga tidak mubazir. "Kalau renovasi tambah rusak sama saja tidak ada manfaat. Tapi kalau kerja oke, kami kira tidak ada masalah," ucap dia.

 

Sebelumnya, Kepala Subbag Perlengkapan Sekretariat DPRD Riau Khairul Fami yang bertindak sebagai PPTK renovasi kamar mandi ini mengaku proyek tersebut sudah dilakukan perencanaan sejak 2014 lalu. Ia menyangkal ada masalah dengan proyek tersebut.

 

"Itu masanya 2014 lalu sebelum saya jadi Kasubbag sudah direncanakan, zaman Sekwan pak Zul Kadir. Kalau kami ikuti rencana awal, memang banyak masalah. Kalau sekarang mana ada mark-up, lihat saja sendiri," tanggapnya dengan kesal.

 

Proyek dibawah kordinasi Sekretariat Dewan ini ditanggapi beragam banyak pihak. Pasalnya dengan anggaran sebesar itu angka yang cukup besar, padahal masih banyak kebutuhan masyarakat terpenuhi, seperti pembangunan infrastruktur.

 

"Ini jalan tak usah jauh-jauh, di Pekanbaru banyak berlubang. Lihat Jalan Garuda Sakti, itu punya urusan provinsi, tak diperbaiki sampai saat ini, malah ngurus WC dewan. Memang mau tidur di WC dewan tu, bikin nyaman," kata Helmizar, salah seorang warga Pekanbaru.