PEKANBARU, SUARALIRA.com - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan pembebasan lahan tol Pekanbaru-Dumai akan segera tuntas pada November 2016 mendatang yang menandakan proyek di bidang infrastruktur tersebut terus digesa hingga saat ini.

"Menurut hitungannya di akhir November akan lunas. Tentu tahapan pembebasan lahan harus sesuai prosedurnya,"  kata Arsyadjuliandi Rachman di Pekanbaru, Sabtu.

Dikatakannya begitu, karena 7,8 km lahan menujut pintu "exit" akan segera dibayarkan kepada pemilik lahan. Sedangkan untuk jarak  2,8 km dari titik nol ada 2 atau 3 persil tanah yang diajukan ke pengadilan untuk penyelesaiannya.

"Tahapan harus dilalui karena menggunakan anggaran pemerintah. Pembangunan ini tidak seperti swasta yang bisa langsung bayar,"  sebutnya.

Ia memaparkan,  sedangkan untuk 1,6 km lahan dari pintu masuk menuju titik 0 sudah diselesaikan pembebasannya oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Jadi untuk 10 km lahan berikutnya akan segera rampung pada November ini.

"Jadi pembangunannya " exit to exit" dan exit berikutnya berada disekitar minas menuju Perawang dan Siak," kata dia.

Gubernur Riau yang akrab disapa Andi Rachman ini meyakini kalau proyek tol tersebut akan menjadi yang terbaik di Sumatera, pasalnya bisa menjadi stimulus perekonomian Provinsi Riau dimasa yang akan datang.

"Dalam kondisi migas dan perkebunan yang belum membaik saat ini ekonomi Riau triwulan I tahun 2016 tetap tumbuh 2,3 persen, apalagi kalau tol ini selesai bisa dibayangkan kita bisa lebih baik," katanya pula.

Menurut Andi Rachman, setelah 16 tahun hal ini kembali dirintis, sehingga mendekati pembangunan saat ini. Ia bahkan berkomitmen kali ini pembangunan tidak boleh terkendala walau ada hambatan regulasi siap untuk melakukan fasilitasi.

Sedangkan keterangan dari Dirut PT Hutama Karya (HK) IG Ngurah Putra beberapa waktu lalu mengatakan, tol Pekanbaru-Dumai yang  sebelumnya sepanjang 129 km sekarang berubah menjadi 131 km tersebut,  jika pembebasan lahannya tuntas pembangunan fisik bisa selesai dalam tempo dua tahun pekerjaan.

PT HK bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) melalui pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia juga sudah menyiapkan anggaran yang bisa digunakan kapan saja.

PT HK ditunjuk Kementerian BUMN sebagai pelaksana pembangunan. Sementara PT SMI dari sisi BUMN pembiayaan pembangunan infrastruktur ditunjuk Kementerian Keuangan.