JAKARTA, SUARALIRA.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan bertekad akan menolak impor semua jenis bahan baku rokok, mulai dari tembakau, kertas, cengkeh, dan sebagainya sampai nol persen. Untuk itu, FPKB akan menolak berbagai investasi asing di industri rokok, karena hal itu hanya akan menyengsarakan petani tembakau dan cengkih Indonesia.

 

"100 persen impor nol persen semua terkait rokok. Tidak boleh satu persen pun untungkan asing meskipun rokok asing lebih murah. Naik Rp50ribu tak masalah, sepanjang tak merugikan industri rokok dan petani tembakau. Ini perjuangan tak mudah, baru PKB yang bersikap  menginisiasi menolak semua jenis impor terkait rokok, termasuk investasi asing, " kata Danil Johan di gedung DPR Jakarta, Rabu (31/8/2016).

 

Dalam diskusi ‘Tembakau Impor’ bersama Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Pamudji itu, Daniel Johan meminta semua petani rokok dan cengkeh  bersama PKB menggolkan hal ini dalam Rancangan Undang-Undang Pertembakauan. Pasalnya industri rokok adalah satu-satunya yang memiliki nilai tambah atau added value untuk Indonesia. “Karena semua bahan baku rokok ada di negara ini. Tapi aneh petani Indonesia tetap miskin. Itu karena industri rokok sudah dikuasai asing. Sehingga asinglah yang  justru menikmati nilai tambah kekayaan alam Indonesia ini,” ujarnya.

 

Legislator FPKB dapil Kalbar itu mengungkapkan  produksi tembakau petani Indonesia saat ini  sekitar 225,6 ribu ton dan masih kekurangan 175 ribu ton tembakau. Masalah itu diatasi dengan impor. Selain itu, industri rokok menyerap 30,5 juta tenaga kerja. Cukai rokok yang didapat tahun 2015  sebesar Rp 139,5  triliun atau 15 persen dari total pajak 2015. "Artinya, jika rokok dilarang, sama artinya kita menghajar APBN kita  sebesaf 15 persen," katanya.

 

Sedangkan Pamuji berpendapat kisruh rokok terjadi karena tembakau berada di Indonesia. Korporasi asing dengan kekuatan taringnya ingin menjajah Indonesia setelah selama 15 tahun sudah berkuasa dengan regulasi tembakau.

 

"Kalau rokok putih mau dibuat di Indonesia, harus milik Indonesia dan menjawab kemiskinan rakyat di wilayah Indonesia Timur. Karena lahan NTT cokok untuk tembakau, " ujarnya.

 

Pamuji berpendapat kalau rokok putih mau dibuat di Indonesia, harus milik Indonesia dan menjawab kemiskinan rakyat di wilayah Indonesia Timur. Karena lahan NTT cokok untuk tembakau. Diakui Parmuji industri lebih menyukai impor karena trend rokok dan mekanisme lebih mudah. Sebaiknya pemerintah segera mengeluarkan kebijakan pembatasan impor agar petani tembakau bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

 

"Kami  harap Komisi IV segera mengundangkan RUU Tembakau dan menyuarakan kepentingan tembakau dengan membatasi impor tembakau, " ujarnya. 

(Bambang/sl)