JAKARTA, SUARALIRA.com - sosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) merasa prihatin terhadap pelaksaanaan hukum di Indonesia yang tidak dilaksanakan secara konsisten oleh aparat hukum. Karenanya, APPTHI mengusulkan konsep paket kebijakan hukum di Indonesia.

 

Ketua Umum APPTHI Laksanto Utomo menjelaskan, konsep paket kebijakan ini guna mendukung grand design pembangunan hukum nasional yang disiapkan pemerintah.

 

"Grand design pembangunan hukum nasional sebagai langkah reformasi hukum Indonesia, di tengah perbaikan kondisi hukum Indonesia yang saat ini carut marut," ujar Laksanto dalam keterangan pers, Selasa (4/10/2016).

 

Lanjut Laksanto pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Dari hasil pertemuan itu yang paling penting yang ditugaskan pemerintah terkait eksaminasi putusan Mahkamah Agung.

 

Selain itu, APPTHI juga mengeluarkan sembilan paket kebijakan hukum.

 

"Kita respon dengan menyusun paket kebijakan hukum (PKH) PKH ini berisikan formula penyelesaian kongkret,"paparnya.

 

Adapun sembilan bidang PKH yaitu penegakan hukum yang terdiri dari bidang kekuasaan kehakiman, institusi kepolisian, penataan institusi kejaksaan dan penataan lembaga penegakan hukum lainnya.

 

Kebijakan kedua soal penataan sistem pemilu dan pemerintah daerah. Hal lain kebijakan pembangunan sistem ekonomi kerakyatan.

 

"Juga kebijakan tata kelola moneter dan perpajakan, kebijakan paket reformasi agraria dan paket tata kelola kelautan dan kemaritiman nasional," jelas Laksanto.

 

Kebaikan lain yang ditelurkan terkaitbpaket tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selain itu, paket penataan sosial dan budaya sesuai jiwa bangsa.

 

"Yang terakhir paket penataan sistem pendidikan tinggi hukum," tandasnya.

 

Sementara itu salah satu koordinator bidang penegakan hukum dari pembahasan sembilan paket hukum Faisal Santiago menjelaskan, alasan hanya ada sembilan kebijakan yang ditelurkan sebab, sembilan poin ini merupakan hal yang paling penting dari persoalan hukum di Indonesia.

 

"Ini memang terjadi sekarang ini. Ini yang buat segera dibenahi,"pungkas Santiago. (okz/sl)