TEMBILAHAN, SUARALIRA.com - Waklil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Maryanto mengatakan, "saya minta maaf kepada seluruh rekan-rekan wartawan, baik cetak, online dan televisi, atas segala ucapan dan sikap saya yang tidak menyenangkan rekan-rekan jurnalis di Kabupaten Inhil."
Pernyataan minta maaf kepada rekan-rekan wartawan liputan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ini disampaikan secara terbuka, terkait perbuatan tidak menyenangkan kepada salah satu wartawan media lokal beberapa waktu lalu.
Dimana pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan di ruang Banggar DPRD Inhil yang dipimpin langsung Ketua DPRD Inhil Dani M Nursalam dengan seluruh wartawan yang mengatasnamakan Aliansi Pers Inhil (API) yang merupakan gabungan wartawan dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) dan Forum Komunikasi Wartawan Indonesia (FKWI).
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Sekretaris DPRD Inhil Fauzan Hamid dan anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Maryanto mengakui, terjadi kesilafan dan kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan yang dilakukannya saat menanggapi pemberitaan yang berjudul 'Janji Anggota DPRD Dipertanyakan Warga' yang dimuat pada media Pos Metro Indragiri edisi terbit hari Sabtu (15/10/16).
Diharapkan, dengan permohonan maaf ini, maka semua kesalahpahaman yang terjadi dapat diakhiri secara kekeluargaan.
"Semoga hal ini menjadi pembelajaran yang berharga dalam rangka membangun kemitraan antara diri saya pribadi, lembaga DPRD dengan dunia pers di Kabupaten Indragiri Hilir," sebutnya. Pernyataan minta maaf ini juga dibuat secara tertulis dan ditanda-tangani Ketua DPRD Dani M Nursalam dan H Maryanto serta perwakilan organisasi wartawan yang hadir.
Sedangkan Ketua DPRD Inhil Dani M Nursalam menyebutkan, dengan kejadian ini bisa introspeksi dan menjaga hubungan sinergi dewan dengan rekan-rekan wartawan dengan mengedepankan rasa kebersamaan.
"Saya harapkan dengan adanya pertemuan dan penyampaian permohonan maaf ini dapat disikapi dengan baik dan lebih mendekatkan hubungan antara lembaga DPRD dengan wartawan," ujarnya.
Selain itu, dengan adanya solusi permasalahan ini, maka tidak ada aksi boikot terhadap lembaga DPRD, karena harus diakui masyarakat perlu tahu apa yang dilakukan DPRD. (rtc/sl)