JAKARTA (suaralira.com) - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan bahwa unjuk rasa bukan kejahatan politik. Unjuk rasa, kata dia, bagian dari demokrasi.

 

"Harus diingat unjuk rasa bukan kejahatan politik. Unjuk rasa bagian dari demokrasi," ucap SBY saat jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Rabu (2/11/2016).

 

Hal itu disampaikan SBY menyikapi rencana unjuk rasa di depan Istana, Jakarta, Jumat (4/11/2016), untuk mendesak proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menista agama.

 

Dalam jumpa pers tersebut, SBY kemudian menyinggung masa lalunya ketika 10 tahun menjadi Presiden RI.

 

"Sepuluh tahun saya jadi Presiden, sepanjang 10 tahun unjuk rasa ada terus, mulai dari kecil, menengah, maupun besar," ucap SBY.

 

SBY mengaku selalu mengutus staf pribadinya untuk mencatat apa tuntutan pendemo yang berunjuk rasa di depan Istana. Barangkali, kata dia, itu bisa menjadi masukan untuk ambil keputusan pada tingkat nasional.

 

"Saya tidak alergi dengan unjuk rasa. Saya buktikan dulu selama 10 tahun," kata SBY.

 

"Meski 10 tahun pemerintahan yang saya pimpin tidak pernah sepi dari aksi-aksi unjuk rasa, pemerintahan kami tidak jatuh. Ekonomi tetap tumbuh. Saya masih bisa bekerja. Kalau tidak bekerja, bagaimana ekonomi tumbuh," ucap SBY.