JAKARTA (suaralira.com) - Selama dua hari yaitu tanggal 24 dan 25 November, Partai Golkar melakukan konsolidasi di Nusa Dua, Bali. Pertemuan silaturahmi itu dihadiri oleh seluruh Ketua DPD Provinsi dan sekretaris dari seluruh Indonesia. Novanto dalam sambutannya menjelaskan tentang situasi politik terkini. 

 

Dikatakannya bahwa Partai Golkar berkomitmen untuk terus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan mengawal pemerintahan yang sah dan konstitusional berjalan sesuai dengan periodenya. Tradisi kepemimpinan lima tahunan tidak boleh terganggu oleh ambisi politik sekelompok orang atau golongan tertentu yang ingin menciderai demokrasi. 

 

Ketua Umum Partai Golkar itu juga menginstruksikan seluruh jajaran partai dari pusat hingga ke desa untuk menjaga kondusivitas politik dan keamanan.

 

"Semua ini harus terus dilakukan agar terjadi stabilitas politik. Jika negara aman dan situasi politik berjalan, maka pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target pemerintah. Jika ekonomi stabil, maka pembangunan untuk kesejahteraan rakyat dapat tercapai," ujar Novanto. 

 

Partai Golkar mempunyai komitmen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di atas 5 % di tengah ekonomi global yang tidak menentu. Dengan dukungan stabilitas politik yang mantap, Golkar optimis bisa meraih pertumbuhan 6 % pada tahun 2018.

 

Pertemuan itu juga menghasilkan tiga poin kesepakatan yang disampaikan dalam konferensi pers yang dibacakan oleh Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Nyono Suharli Windoko, Berikut isinya:

 

1. Mendukung sepenuhnya konsolidasi kebangsaan yang dilakukan Presiden Jokowi dalam rangka memantapkan stabilitas politik dan keamanan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, mendorong percepatan, dan pemerataan pembangunan demi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

 

2. Mengajak semua komponen bangsa dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian serta memelihara kebhinekaan dan kemajemukan bangsa demi tetap utuhnya NKRI berdasarkan UUD 1945.

 

3. Secara bulat mendukung keputusan DPP Partai Golkar nomor Kep/176/DPP/Golkar/X1/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang pemberhentian dan penggantian Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Sdr. Drs. H. Ade Komarudin MH kepada Sdr. Drs. H. Setya Novanto, Ak.

 

Semua DPD Golkar setuju dengan keputusan DPP untuk menjaga harkat dan marwah Partai Golkar sehingga perlu mengembalikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Kesepakatan itu ditanda tangani oleh Ketua dan sekertaris DPD 1 seluruh Indonesia. Ketua DPD Golkar Provinsi Bali, Sudikerta, yang juga Wakil Gubernur Bali, mendampingi acara tersebut hingga selesai. dtk/sl