JAKARTA (suaralira.com) - Keputusan Polda Riau menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus belasan perusahaan yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2015, membuat Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul mengaku sedih. 

 

"Kita sedih. Aku juga sedih beberapa kasus itu di-SP3. Faktanya kita tahu kasus itu terjadi, cukup lama hutan terbakar. Kan itu faktanya, kenapa kurang bukti? Saya rasa cukup bukti itu," kata Ruhut di gedung DPR Jakarta, Rabu (20/07/2016) dilansir JPNN.com. 

 

Politikus Partai Demokrat itu meminta kepolisian lebih sensitif dalam menangani kasus-kasus yang menjadi perhatian publik seperti karhutla. Apalagi Presiden Joko Widodo memberikan atensi besar pada kasus tersebut.

 

"Mungkin itu juga kemarin Bapak Presiden beri pengarahan pada pimpinan kepolisian, kejaksaan, agar mengedepankan profesionalisme dalam penegakan hukum," ujar Ruhut.

 

Karena itu pihaknya berharap bagi lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun masyarakat yang tidak puas dengan keputusan Polda Riau, untuk menempuh jalur hukum. Mabes Polri juga diminta memberikan perhatian pada keputusan SP3 tersebut karena menjadi perhatian dunia internasional.  

 

"Ini bukan hanya nasional tapi perhatian internasional. Tidak boleh lagi terjadi pembakaran hutan, lahan. Saya mohon, kepada pemerhati, LSM kaitan lingkungan hidup, bawa ke ranah hukum, praperadilkan. Jangan tinggal diam," tandasnya.