PEKANBARU (suaralira.com) - Sejak tahun 2016 lalu, Peraturan daerah (perda) tentang daerah kumuh (Slump Area) sudah berlaku di Kota Pekanbaru.

 

Anggaran Rp14,4 miliar tahun 2017 ini akan digelontorkan untuk menata 113 hektare (Ha) lebih slump area di tujuh kawasan. 

 

Anggaran tersebut merupakan bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dengan rincian, Rp6,6 miliar yang akan dikerjakan Pemko Pekanbaru, lalu Rp2,9 miliar melalui provinsi, dan Rp5 miliar lewat program Kotaku. 

 

"Target Perda ini adalah 100, 0, 100 yang artinya, 100 persen penggunaan air bersih, 0 persen bebas dari kawasan kumuh dan 100 persen pengelolaan sampah. Target waktunya adalah berhasil tahun 2020," kata Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Kota Pekanbaru Dedi Gusriadi, Jum'at 24 Februari 2017.

 

Untuk anggaran yang akan dikerjakan oleh Pemko Pekanbaru, Dedi menyebut usulan akan berasal dari masyarakat. Setelah melalui survei, akan dibahas program apa yang paling cocok untuk daerah mana.

 

 "Sedangkan untuk Program Kotaku ini meliputi, pengelolaan sampah, manusia, drainase, rehat rumah layak huni dan air bersih. Sehingga kota Pekanbaru menjadi kota Metropolis dan bebas dari kawasan kumuh," urainya. 

 

Dari data yang ada di Pemko Pekanbaru, 113 hektare lebih slump area terbagi di Sago, Kota Lama, Pesisir, Meranti, Padang Terubuk dan kawasan Rumbai Pesisir dan kawasan Sumahilang. 

 

"Kami membaginya per kawasan, bukan mengikuti kecamatan," kata Kepala  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Mulyasman.rs/sl