BEKASI (suaralira.com) - Banyaknya kebijakan atau program Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang baik bagi masyarakatnya seperti pendidikan gratis serta kesehatan gratis lewat kartu sehat berbasis nomor induk kependudukan (NIK), harus dapat dimanfaatkan bagi masyarakat yang memiliki kartu tersebut.

Akan tetapi, program yang baik tersebut, kerap tidak diketahui oleh masyarakat yang berada dibawah. Entah kurangnya sosialisasi atau apa, namun hal itu memang belum dirasakan secara maksimal bagi masyarakat Kota Bekasi.

Melihat hal itu, Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Bekasi Raya melakukan acara diskusi di Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dengan tema 'pendidikan dan kesehatan gratis untuk siapa ?', di Kantor Lira Bekasi Raya, Perum Permata Bekasi II, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa malam (2/5).

Acara diskusi tersebut, di hadiri oleh Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Syaherallayali, Tokoh Masyarakat, Wiwiek Hilwiyah Arief dan lainnya.

Dalam diskusi tersebut, banyak perbincangan menarik soal pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja yang kini sedang terjadi ditengah masyarakat Kota Bekasi.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi,    Syaherallayali mengatakan, persoalan pendidikan adalah sebuah hal yang klasik, namun menantang. Sebab, bila pemangku jabatan bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Persoalan pendidikan tidak akan sulit bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mengeyam pendidikan layak.

"Kenapa ada ketidakmampuan bagi eselon dua (Kepala Dinas), padahal sistem dunia pendidikan di Kota Bekasi seperti itu-itu saja. Fakta integritas yang mereka buat saat terima jabatan, itu harus terima diposisikan dimana saja, dan tidak bisa mengeluh baru menjabat," ucapnya.

Diakui pria yang akrab disapa Ral ini, untuk sistem penerimaan siswa baru yang setiap tahunnya terbilang kisruh, harusnya tidak seperti itu dan dapat diminimalisirkan.

"Dunia pendidikan di Kota Bekasi belum kita tuntaskan secara maksimal," terang dia.

Bicara refleksi dunia pendidikan pada Hardiknas, lanjut Ral, pemerintah harus dapat bertanggung jawab bagi para guru TKK maupun PNS yang kini diambil alih oleh provinsi bagi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/sederajat), yang sudah dimulai pada awal tahun 2017 ini.

"Dalam proses transisi ini masih ada titik lemahnya, TKK atau PNS yang ada timbul permasalahan. Refleksi dunia pendidikan, ini harus jadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab provinsilah sepenuhnya. Kota Bekasi harus mengimbau provinsi untuk membayar honor TKK yang belum terbayarkan," tegasnya.

Ia menambahkan, langkah Walikota dan Wakil Walikota untuk memperhatikan dunia pendidikan di Kota Bekasi sudah bagus. Namun dilapangannya atau bawah tidak sinkronisasi.

"Jujur kita maju dari beberapa daerah lain (untuk pendidikan), tapi kita juga banyak kendala dan kendala itu bukan hanya di Kota Bekasi," tutupnya.

Ditempat sama, Tokoh Masyarakat Bekasi Timur, Wiwiek menuturkan persoalan tentang kesehatan, per satu Maret 2017 lalu, Pemkot Bekasi sudah meluncurkan kartu sehat berbasis NIK. Kartu tersebut untuk permudah masyarakat tidak mampu. 

"Terkadang aparatur yang dibawah persulit masyarakat, untuk tidak membuatkan surat pengantar dari RT/RW untuk berobat, maka itu pembuatan kartu sehat berbasis NIK ini sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat," bebernya.

"Pak Wali ingin dan merencanankan, kalau sakit tidak perlu pakai kartu pengantar seperti SKTM. Ada 39 RS yang sudah MoU ke Pemkot Bekasi," tambah dia.

Ia sangat menyayangkan, dengan program Walikota yang bagus, namun tidak ada action dibawah.

Ketua Pemuda Lira Bekasi Raya, Leonardo menambahkan, kegiatan diskusi ini sebagai agenda untuk peringati Hardiknas. Karena banyak program-program dari Pemkot Bekasi yang pro dengan rakyat terhadap pendidikan. Akan tetapi kurang maksimal saat di realisasikan.

"Dengan diskusi ini, diharapkan mampu menyerap program-program pemerintah yang baik, terlebih didunia pendidikan dan kesehatan yang dinilai kurang dimata masyarakat Kota Bekasi," jelasnya.

(oto/sl)