RENGAT, suaralira.com - Pembayaran rutin bulanan BPJS kesehatan menjadi keluhan dan beban rumah tangga bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. "Tambahan beban hidup setiap bulan untuk kesehatan ini, bagi ekonomi masyrakat kecil dinilai tidak tepat," kata Kepala Devisi Pembangunan LSM Gerekan Pemuda Anti Korupsi (GPAK), B. Salim di Rengat kepada suralira.com.

 

Pasalnya iuran bulanan yang sudah di tetapkan sesuai kelas untuk satu orang menjadi tambahan beban hidup warga ekonomi menengah kebawah. misalkan untuk satu rumah tangga yang memiliki anak 2 hinggga 5 orang harus menyetor iuran BPJS lebih kurang 20.000 per orang. 

 

Belum lagi biaya kebutuhan listrik yang naik, biaya pendidikan anak dan kebutuhan rutin lainnya yang membuat beban bulanan masyarkat bertambah. Maka program BPJS dinilai menambah beban masyrakat atas pengeluaran rutin bulanan yang memberatkan bagi ekonomi masyarakat bawah, ujarnya. 

 

Kita berharap program bantuan kepada masyarakat harus menjadi sasaran tepat khususnya masyarakat ekonomi lemah. Kesenjangan sosial menjadi keluhan kebanyakan warga yang hidup taraf ekonomi bawah dan dismpaikannya kepada tim LSM GPAK serta menjadi bahan monitoring. 

 

Pemerintah diminta hadir meringankan beban hidup khususnya kebutuhan rutin masyarakat ekonomi menengah kebawah. Bukan justru membuat program untuk kepentingan warga tetapi menambah beban kehidupan bagi warga ekonomi kecil.

 

Hal ini terasa ketika peluang kerja dan usaha masyarakat jika terabaikan sehingga stagnannya ekonomi masyarkat itu sendiri. Sementara pemerintah menuju perkembangan zaman dan tuntutan membuat program-program, akan tetapi program yang muncul dinilai saat ini menjadi beban masyarakat ekonomi menengah kebawah. 

 

Diharapkan setiap program pemerintah khususnya BPJS Kesehatan dapati evaluasi dan jika perlu tidak menguntungkan bagi negara dan khususnya masyarakat ekonomi menengah kebawah sebaiknya di bubarkan saja. Karena dinilai adanya kegagalan dalam pelaksanaan dari program BPJS yang terkesan sama saja seperti asuransi kesehatan milik swasta. 

 

Sebaiknya Jamkesmas dan Jamkesda itu kembali dihidupkan, ujar Salim karena programnya dinilai merakyat. (Harmaein)