JAKARTA, suaralira.com - Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait perkara perdata yang ditanganinya tahun 2018, pada hari Rabu (28/11), penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya hukum penahanan terhadap empat dari lima tersangka, yaitu IW (Hakim PN Jakarta Selatan), I (Hakim PN Jakarta Selatan), MR (Panitera Pengganti pada PN Jakarta Timur) dan AF (Advokat).

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menyampaikan, keempatnya ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di 4 rumah tahanan terpisah. IW ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur, I di Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur, AF di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan, dan MR di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur.

Sebelumnya KPK telah menetapkan lima orang yaitu IW, I, MR, AF dan MSP sebagai tersangka. Empat dari lima orang tersebut diamankan KPK di Jakarta pada Selasa (27/11). Dari peristiwa tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan uang sebesar SGD 47 ribu. Diduga pemberian tersebut terkait perkara perdata yang ditangani PN Jakarta Selatan. Sedangkan, MSP saat ini dalam penahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran pidana umum,” jelas Juru Bicara KPK.

Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam pasca tertangkap tangan yang dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh majelis hakim IW dan I melalui perantara MR dari AF dan MPS terkait perkara perdata yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2018,” terang Febri Diansyah.

Atas perbuatannya, IW, I dan MR disangkakan melanggar pasal 12 huruf c dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, AF dan MPS diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” akhiri Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah.***(rls)

Sumber: (Hms-KPK)