PEKANBARU (RIAU), suaralira.com - Jika Pemprov tidak memasukan postur anggaran untuk upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau. Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera, Husni Thamrin mengancam akan menolak penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020, kata H Husni Thamrin SH yang juga Ketua Komisi IV DPRD Riau di Pekanbaru, Kamis (15/08/2019).

 

Sebelumnya, Husni juga memprotes karena tidak melihat adanya keseriusan dalam mengatasi bencana kabut asap yang sudah menjadi "langganan" terjadi di Riau. Selama ini daerah tidak banyak menggelontorkan anggaran untuk antisipasi karhutla karena hanya berharap pada bantuan pusat saja.

 

Namun begitu, dia memberikan kesempatan kepada Pemprov melalui TAPD untuk mengusulkan anggaran karhutla di tahun mendatang dalam APBD 2020. "Ini kan sedang dibahas, kita lihat nanti apa jadi dimasukkan atau tidak," ujar legislator asal Kabupaten Pelalawan tersebut.

 

Dia menyebutkan, anggaran antisipasi karhutla harus dikhususkan dan dipisahkan dari mata anggaran penanggulangan bencana daerah lainnya. Setidaknya, anggaran ini diperuntukan untuk penyediaan alat pemadam kebakaran di desa-desa.

 

"Anggaran ini nantinya digunakan untuk upaya pencegahan. Contohnya, 100 desa dianggarkan alat pemadam kebakaran atau dianggarkan insentif kepada masyarakat peduli api," ucapnya.

 

"Kebiasaan kita ada asap baru sibuk, ayolah kita mulai benahi caranya, dengan melakukan upaya antisipasi," sambungnya.

 

Lebih lanjut, terkait Perusahaan perkebunan sawit, PT SSS, yang telah menjadi tersangka korporasi di kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau. Polisi menetapkan tersangka ke PT SSS karena lalai mengawasi lahan mereka.Husni meminta untuk izin perusahaan tersebut dibekukan.

 

"Saya minta izin korporasi ini dicabut, lahannya dikembalikan untuk negara. Ini akan menjadi efek jerabagi yang lain," ucapnya. (ant/sl)