PEKANBARU (RIAU), suaralira.com - Pimpinan DPRD Riau menghadiri acara Coffee Morning bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Senin (8/11/21). Agenda ini membahas permasalahan dalam mengisi pembangunan daerah.

Ketua DPRD Riau Yulisman, didampingi Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho dan Hardianto. Serta dihadiri Sekretaris DPRD Riau Muflihun. Juga tampak hadir Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Kepala Kepolisian Daerah Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Jaja Subagja, Danrem 031/WB Brigjen TNI M Syech Ismed, Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Harun.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Riau Yulisman, menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan dinamika ada di Riau. Seperti halnya APBD 2022 saat ini masih tahapannya proses pembahasan, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terhadap konflik lahan masyarakat pada perusahaan di Riau. Ungkap ria, Pansus ini merupa sebuah jawabanya terhadap kasus konflik lahan yang terjadi.

"Harapan kami, kita bisa bersama-sama untuk memberikan masukan dan solusi. Tentunya dari Pansus dibentuk ini harus ada output. Selain hal itu, kemudian dari  DPRD Riau melalui Komisi III ini usulkan bagaimana supaya nantinya DPR RI bisa memasukkan income bagi daerah yang menghasilkan sawit ini untuk mendapat bagian. Karena ini yang menjadi kendala di Riau," jelas Yulisman.

Senada hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho, yakni terkait RTRW, dan halnya kasus banjir sejumlah daerah di Provinsi Riau. Untuk persoalan RTRW, Agung menyebut, sebelumnya ini pernah ada RTRW dan pada periode lalu sudah disahkan Perda. Tetapi, masalah sebelumnya RTRW ada pada lahan HPL, namun sekarang telah menjadi kawasan hutan. Sedangkan persoalanya banjir, ia sarankan Pemprov supaya memberdaya perusahaan kerahkan alat berat dimiliki untuk pembuatan kanal dan pelebaran parit.

Kata Agung, pada musim penghujan ini beberapa wilayah sangat rawan adanya musibah banjir. Seperti yang kejadianya  Kota Pekanbaru, Dumai dan Kabupaten Kampar. Menurut dia, maka pemerintah daerah harus bisa melakukam antisipasi dini itu dengan memperbaik infrastuktur yang menjadi penyebabnya dari debit air tidak tertampung lagi. Sehingganya, hal banjir menjadi keluhan masyarakat.

Langkah memberdayakan perusahaan kerahkan alat berat yang dimiliki untuk pembuatan kanal, dan pelebaran parit. Hal itupun sambungnya, perlu dilakukan yang dikarena apabila dengan memakai  APBD Riau tidak memungkinkan, maka Pemprov bisa membuat surat edaran ke perusahaan membantu pencegahannya banjir. "Terkait banjir itu, maka ini imbau perusahaan kiranya dapat kerahkan alat berat untuk membantu," ujarnya.

Dikesempatan itu, dikatakan Gubernur Riau Syamsuar, bahwa apa dipaparkan tersebut, tentunya sudah sepatutnya ini  ditindaklanjuti itu semaksimal mungkin. Karena, yang digagas ini bermanfaat di masyarakat Riau. Apalagi sambung dia, masalah konflik lahan yang kian terjadi di Provinsi Riau, harus dicegah dengan semaksimal mungkin. Sehingga dapat memberikan kenyamanan. (Adv Humas DPRD Riau/ Dairul)