PEKANBARU (RIAU), suaralira.com - Bahas anggaran tahun 2022, Komisi III DPRD Riau menggelar rapat kerja, atau hearing dengan sejumlah OPD dan juga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kegiatan berlangsung hari Senin (15/11/21).

Rapat atau hearing dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi dan Wakil Ketua Komisi III Karmila Sari beserta anggota lain yaitu Eva Yuliana , Syamsurizal dan Sugeng Pranoto. Juga ini dihadiri Kepala BPKAD Indra beserta jajarannya.

Kesempatan itu, Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi, menanyakan hal apa saja permasalahan sudah diselesai BPKAD Riau ini pada tahun 2021. Yang seperti mengenai lahan dan serta aset lainnya milik provinsi. Hal itukan sangat perlu dijelaskan.

Terkait hal itu, Kepala BPKAD Riau Indra menjelaskan bahwasa kegiatan ditahun 2021 telah dilaksana beberapa kegiatan. Sedangkan untuk ditahun 2022 itu telah dilakukan pembahasan dan bahkan ada  kesepakatan yang disetujui, namun ada juga pengurangan anggaran.

"Terkait kegiatan pada tahun 2021, kami telah melaksanakan beberapa kegiatan. Sedangkan untuk tahun 2022, itu sudah tengah dilakukan pembahasan dan ada kesepakatan yang disetujui, namun ada juga pengurangan anggaran. Karena itu mengurangi di KUA-PPAS," kata Indra.

Sementara untuk realisasi ditahun 2021 ini, ungkap Indra, hal urgen yaitu rumah layak huni Pekanbaru, Rokan Hulu serta Kampar telah melakukan penyalurannya tahap satu. Sedangkan, untuk bantuan keuangan desa sudah diproses, tinggal menunggu sekitar 500 desa melengkapi dokumen.

Indra juga memaparkan, terkait dengan aset dan lahan. Untuk aset banyak tidak terurus dan banyak kendala-kendalanya yang harus dihadapi untuk pelaksanaan penertiban. "Kami berkenaan untuk aset ini, terkait pengamanannya aset berada di kabupaten/kota menjadi perhatianya  untuk semua," tutur Indra. (Adv Humas DPRD Riau/ Dairul)