MERANTI, Suaralira.com -- Tim Evaluasi Tenaga Non PNS menargetkan proses pemetaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti selesai pada Jumat (7/1/2022). Nantinya hasil evaluasi tersebut akan dilaporkan kepada pimpinan untuk segera ditindaklanjuti.

 

"Besok kita targetkan evaluasi dan pemetaannya selesai. Ini progresnya terus berjalan, kita akan percepat," kata  Sekretaris Tim Evaluasi Tenaga Non PNS, Bakharuddin, Kamis (6/1/2022).

 

Kata Bakhar, dari 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hampir seluruhnya telah selesai dievaluasi. 

 

"Hanya beberapa OPD besar yang masih proses pemetaan. Seperti Disdik, Diskes termasuk Setwan dan Setda. Karena jumlah mereka banyak, agar punya waktu lebih untuk memetakan," sebutnya.

 

Terkait teknis evaluasi, Bakhar yang juga Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepulauan Meranti itu menjelaskan, masing-masing OPD menyerahkan data jumlah honorer yang ada saat ini.

 

"Setelah didapat datanya, kita kumpulkan lalu dihitung kembali kebutuhan realnya," terang Bakhar.

 

Kemudian, menurutnya akan ada penyeragaman nomenklatur yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan bidang pekerjaannya. Adapun sejumlah nomenklatur tersebut, yakni, Tenaga Pembantu Administrasi, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Supir Pimpinan, Tenaga Pembantu Bendahara serta Tenaga Pembantu Pengurus Barang.

 

"Yang jelas jumlah dari hasil pemetaan itu akan kita ukur sesuai porsi sehingga menjamin jalannya pemerintahan," jelasnya.

 

Lebih jauh dikatakannya, untuk tenaga administrasi dan tenaga teknis yang membutuhkan keahlian tertentu seperti tenaga akuntansi, penyuluh pertanian, tenaga medis dan guru.

 

"Posisi ini akan diisi minimal tamatan D3 dan S1," kata Sekretaris Tim Evaluasi Tenaga Non PNS itu.

 

Terkait proses seleksi yang dilakukan oleh pihak ketiga nantinya, semua tenaga non PNS yang sebelumnya terdaftar di data base BKD akan diinformasikan untuk mengikuti tes. 

 

"Jadi tes ini hanya untuk tenaga honorer yang sebelumnya, tidak ada yang baru," kata Bakhar.

 

Ditambahkannya lagi, materi penilaian dalam proses itu meliputi tes tertulis yang dikombinasikan dengan wawancara untuk mengetahui pemahaman yang bersangkutan terhadap posisi yang dilamar. Kemudian akan ada form penilaian dari kepala OPD terhadap kinerja dan integritas tenaga non pns tersebut dalam melaksanakan tugas selama ini.

 

"Kita minta kepala OPD objektif dalam pengisian form penilaian itu. Nantinya akan digabung dengan hasil penilaian tes tertulis dan wawancara," ujarnya.

 

Khusus untuk para guru non pns, tetap akan ada penyeleksian ulang terlebih bagi sekolah-sekolah di wilayah perkotaan yang jumlah gurunya melebihi kebutuhan jam pelajaran.

 

"Tapi bagi sekolah di pelosok yang jumlah gurunya kurang tetap akan sesuai kebutuhan sehingga tidak menganggu proses belajar mengajar," terang Bakhar.

 

Dia juga berharap semua pihak untuk bersabar menunggu hasil evaluasi selesai dilaksanakan. 

 

"Kita targetkan pertengahan bulan ini mulai dibuka seleksinya, jadi bersiap saja. Nanti akan kami umumkan segera," ungkap Sekretaris BKD Kepulauan Meranti itu. (Sang/sl)