SuaraLira.com, PEKANBARU (RIAU) – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan, dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau Ade Hartati Rahmat, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023, di Aula Kantor Camat Tenayan Raya, Kamis (10/2/2022).

 

Hadir pada acara tersebut Anggota DPRD Kota Pekanbaru M Sabarudi dan Arwinda Gusmalina, Bappeda Kota Pekanbaru, Camat Tenayan Raya Abdul Barri, Sekretaris Camat Tenayan Raya Rasyid, Wakil Polsek Tenayan Raya Irwan, Danramil 04/Limapuluh, Lurah se-Kecamatan Tenayan Raya, LPM Kecamatan Tenayan Raya Menhori, dan Ketua Forum RT/RW se-Kecamatan Tenayan Raya.

 

Diawal acara, panitia menampilkan profil singkat terkait Kecamatan Tenayan Raya. Kecamatan Tenayan Raya merupakan salah satu kecamatan terluas yang terdiri dari 13 kelurahan. Namun pada tahun 2020, 5 kelurahan mengalami pemekaran sehingga kini Kecamatan Tenayan Raya memiliki 8 kelurahan.

 

Pada kesempatan ini, Parisman Ihwan memberikan laporan terkait beberapa hal yang telah diterima oleh Kecamatan Tenayan Raya.

 

“Perlunya sinergi antara kota, provinsi, dan pusat. Tahun 2021 seluruh kelurahan di Kecamatan Tenayan Raya telah mendapatkan semenisasi. Untuk Rumah Layak Huni (RLH) ada 9 unit di Kelurahan Rejosari, dan 6 unit di Kelurahan Sialang Sakti. Ditahun 2022 Provinsi Riau memberi bantuan dana dan 90 unit RLH untuk Kota Pekanbaru,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, Parisman juga berharap agar Camat Tenayan Raya memberikan perhatian khusus kepada daerah yang belum merasakan kemerdekaan.

 

“Untuk pak Camat, tolong berikan perhatian khusus kepada Kelurahan Tuah Negeri dan Kelurahan Melebung, karena belum ada kemerdekaan disana. Kami dari provinsi akan memberikan perhatian khusus kepada daerah yang belum merasakan kemerdekaan. Kami juga perlu masukan dari musrenbang ini, karena data ini bisa kami perjuangkan kalau anggarannya cukup. Jika tidak cukup kami akan berjuang ke tingkat pusat. Berikan data skala prioritas untuk tahun 2023,” ujarnya.

 

Sementara itu, Ade Hartati Rahmat berharap agar masalah banjir di Kota Pekanbaru dapat segera diatasi.

 

“Saya berharap jika ada permasalah di kota yang tidak dapat terselesaikan, agar dapat di sampaikan ke provinsi, kemudian provinsi berkewajiban untuk meneruskan ke pusat. Kami berharap tentunya Bappeda mengundang 9 orang anggota DPRD Provinsi Riau dapil Kota Pekanbaru untuk membicarakan banjir di Kota Pekanbaru ini,” ucapnya.

 

Ade juga menyoroti terkait pendidikan dan warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS). Karena 2.500 penduduk Kota Pekanbaru yang memegang KIS.

 

“Saya berharap musrenbang memunculkan data anak kita yang akan masuk ke SMA atau dari SD ke SMP. Sehingga angka putus sekolah tidak besar. Kemudian, lakukan verifikasi dan validasi data terkait penerima KIS. Karena paling tidak dia juga memegang PKH dan KIP. Coba dilihat lagi datanya, jangan sampai salah sasaran. Untuk garim mesjid, ustad/ustazah agar mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya. (hms/ dairul/ sl)