Masyarakat bahu membahu secara swadana melakukan perbaikan jalan di Bululawang. (Foto : Kis)

Banyak Jalan Rusak di Kabupaten Malang, LIRA: Pemkab Jangan Tutup Mata

MALANG (JATIM), suaralira.com - Banyaknya jalan rusak di wilayah Kabupaten Malang, memantik reaksi berbagai pihak. Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang Raya bahkan menilai, alokasi anggaran untuk infrastruktur seperti jalan raya baik tingkat Kabupaten, Provinsi hingga desa-desa, dianggap kurang tepat sasaran. 
 
"Bisa jadi anggarannya memang minim untuk perawatan jalan. Pemda tidak bisa diam saja seperti ini. Karena temuan kami, sejumlah jalan di desa-desa saat ini kondisinya memprihatinkan," ungkap ketua LIRA Malang Raya, M.Zuhdy Achmadi, Selasa (8/3/2022).
 
Menurut Didik sapaan akrabnya, jalan raya adalah sarana infrastruktur yang vital, dan merupakan bagian yang dapat mempengaruhi hajat hidup orang banyak dalam satu kawasan. Perputaran ekonomi di kawasan terpencil misalnya, akan menggeliat apabila akses utama berupa jalan, bisa dilewati dengan baik. 
 
"Tapi kenyataannya, banyak jalan berlubang di wilayah Kabupaten Malang. Ini harus ada evaluasi dan tindakan sesegera mungkin dari pemerintah daerah. Jangan berdalih anggaran tidak ada karena untuk penanganan Covid-1, Tidak bisa seperti itu, alasan itu sudah basi." tuturnya.
 
Menurut Didik, masyarakat sangat terdampak dengan kondisi infrastruktur terutama jalan raya yang buruk kualitasnya. Terlebih, guna mendongkrak program Peningkatan Ekonomi Nasional atau PEN pasca Pandemi Covid-19, akses jalan juga harus baik kualitasnya. 
 
Didik menilai, alokasi anggaran untuk perbaikan jalan raya harus dilakukan evaluasi menyeluruh serta dilakukan audit. "Kami melihat ada yang tak beres dalam penganggarannya. Karena hampir di sejumlah desa, kami menerima banyak keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak ini," tegasnya.
 
Didik menambahkan, masyarakat sudah berbaik hati bahkan ada warga desa yang secara swadaya, menambal jalan rusak. "Ini harus diapresiasi. Warga sudah keluar tenaga dan uangnya sendiri untuk menambal jalan. Sekarang tinggal pemerintah daerah, apa upaya mereka. Tidak bisa hanya diam dan berdalih penganggaran sudah di alokasikan terus. Masyarakat butuh kepastian," pungkas Didik. (kis/ sl)