Suaralira.com, Sumenep (Jatim) -- Banyaknya polemik di internal Perusahaan Daerah (PD) Sumekar terus menjadi perhatian publik. Sebagian menilai, polemik tersebut disebabkan karena rapuhnya internal perusahaan, sehingga perlu dilakukan reorganisasi. 

 

Hal itu dikatakan oleh Hariyono ketua OKP DPD Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kabupaten Sumenep. Alumni aktivis HMI itu menilai sudah sepatutnya Bupati untuk melakukan penyegaran dengan cara reorganisasi. 

 

"Banyaknya polemik yang terjadi menurut kami sudah cukup menjadi landasan dilakukannya reorganisasi," katanya, Rabu (15/6/2022).

 

Polemik dimaksud kata dia seperti pengadaan beras untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disinyalir tidak sesuai regulasi yang ada. Semisal kualitas beras yang diberikan tidak sesuai dengan kualitas yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati. 

 

Selain itu kata dia, terdapat kabar dalam penentuan kualitas beras tidak melibatkan tim sesuai yang telah diberi mandat sesuai surat keputusan Bupati. 

 

"Kalau ini benar berarti kan jelas-jelas menyalahi aturan. Tentu itu terjadi hemat kami karena kualitas SDM (sumber daya manusia) nya rapuh, sekali lagi perlu dilakukan reorganisasi dan berikan pada yang benar-benar faham terhadap aturan," ungkap dia.

 

Meski kata dia dalam hal ini yang dirugikan bukan masyaralat kecil melainkan sejumlah ASN yang telah dipotong TPPnya setiap bulan. 

 

"Tapi yang namanya penyimpangan, itu ada konsekwensinya, tentu bisa berimplementasi pada hukum yang berlaku," tegasnya. 

 

Apalagi sambung dia selain persoalan beras ASN juga dikabarkan pengelolaan apotek bermasalah. Sesuai informasi yang dirinya terima, selama ini dividen sub usaha yang dikelola PD Sumekar itu tidak jelas. 

 

"Jika ini benar sudah bisa disimpulkan untuk sementara waktu, kualitas SDMnya memang rapuh, tapi selama ini terkesan dipaksakan," jelas Hariyono menegaskan. (Hms/J Manik/sl)