_(4).jpeg)
.jpeg)
PEKANBARU, suaralira.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2023 Kota Pekanbaru telah disahkan sebesar Rp2,699 Triliun. Pengesahan ini dilakukan setelah rapat paripurna ke-15 di DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (29/11/2022).
Untuk APBD Kota Pekanbaru tahun 2023 ini mengalami kenaikan sebesar 5,45 persen jika dibandingkan dengan APBD tahun 2022.
Dengan demikian, ada sejumlah program yang menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru di APBD Kota Pekanbaru tahun 2023. Pj Walikota Pekanbaru Muflihun mengatakan, program prioritas tersebut mulai dari inflasi hingga soal jalan berlubang.
"Jadi memang ada beberapa program yang harus kita laksanakan dan menjadi prioritas di tahun 2023 mendatang," kata Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun.
Dia merincikan, program yang pertama adalah bagaimana menjaga inflasi. Lalu kedua soal kesehatan, selanjutnya soal pendidikan serta soal infrastruktur. "Selain itu juga soal janji saya yakni jalan berlubang, itu juga akan kita akomodir," ulas Muflihun.
Selain beberapa program tersebut, ditambahkan Muflihun ada program lainnya yang menjadi prioritas juga. Diantaranya adalah hasil reses dewan, berupa pokok pikiran yang mana ini pihaknya sudah bersepakat bahwasanya hasil reses ini juga bisa bersinergi bersama pemerintah kota.
"Artinya nanti dari dewan juga akan ikut dalam membenahi jalan berlubang di Kota Pekanbaru," terangnya.
Kemudian Muflihun juga meminta kepada seluruh OPD agar lebih bijak termasuk juga soal pencairan anggaran. Jadikan skala prioritas mana yang menjadi prioritas.
"Karena kita khawatir sesuai dengan penyampaian dari pimpinan DPRD, bahwa kita juga tak mau ada tunda bayar lagi tahun depan. Untuk itu mana yang prioritas itu kita laksanakan," jelasnya.
Bahkan nantinya kedepan pihaknya akan rutin melakukan evaluasi OPD sebulan sekali. Dia mengevaluasi terkait realisasi fisik maupun juga keuangan.
"Kita khawatir seperti hari ini gak tentu, OPD nya nggak pernah dievaluasi. Dengan evaluasi itu kita akan tahu berapa uang habis, kemudian fisik berapa. Makanya mulai tahun depan kita sebulan sekali akan ada evaluasi," tutup Muflihun.
Sementara itu, Ketua DPRD kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST menjelaskan, ada beberapa catatan setelah APBD 2023 ini disahkan. Mulai dari pelaksanaan program prioritas, hingga memastikan bahwa hutang tunda bayar harus selesai tahun depan.
"Jadi hutang tunda bayar, tentu kita usahakan dibayarkan semuanya. Karena kita sudah sepakat angka Rp 2,699 triliun, bisa terealisasi 2023. Jadi semuanya terlaksana," sebutnya.
Sementara terkait Pokir anggota DPRD kora Pekanbaru yang masuk dan membantu program prioritas juga direspon oleh Sabarudi. Pokir tersebut dinilai hal yang biasa, karena ini bagian proses pembangunan.
"Yang paling penting itu, dari reses anggota DPRD, harus inklud dimasukkan dalam program-program Pemko. Intinya bagaimana jalur reses dan Musrenbang bisa direalisasikan ke masyarakat. Kita harapkan APBD 2023 ini cepat dibelanjakan. Kalau bisa diawal tahun, sehingga semua program bisa terlaksana. Hilangkan kebiasaan lama, APBD baru bisa dilaksanakan Mei atau Juni tiap tahun," pintanya.(Adventorial)
