Suaralira.com, Pekanbaru -- Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti serta Komisi III DPRD Provinsi Riau menaja hal Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran PT Riau Petroleum. RDP inipun ditaja hari Kamis (16/2/2023).

 

Rapat ini tampak juga hadir Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau Zulkifli Indra dan Sekretaris Sewitri serta anggota antara lain ada Nurzafri, Soniwati dan Misliadi.  Hadir langsung pada rapat ini, Direktur PT Riau Petroleum, Husnul Kausarian, beserta jajarannya.

 

Adapun pembahasan rapat diantaranya ini evaluasi kinerja tahun anggaran 2022 dan hal target kinerja PT Riau Petroleum tahun anggaran 2023. Dalam hal ini juga diharapkan jadi perhatianya serius pihak BUMD tersebut. Sehingga diharap dapat tingkatkan kontribusi.

 

Kesempatan itu, pihak Direktur PT Riau Petroleum Husnul Kausarian, paparkan hasil telah dicapai tahun 2022, diantara lain sudah adanya realisasi PI 10 persen kepada WK Siak dari pengelola PT Riau Petroleum Siak dan sudah disalurkan ke pihak terkait lainnya.

 

"Sudah ada realisasi dari PI 10 persen kepada WK Siak dari pengelola PT Riau Petroleum Siak dan sudah disalurkan ke pihak terkait lainnya. Termasuk PT Riau Petroleum dan BUMD Rohil dan Kampar. Hal ini, perkembangan PI 10 persen WK lainnya," kata Husnul.

 

Setelah mendengar paparapanya BUMD Riau Petroleum. Maka disikapi Komisi III DPRD Riau ini mengkhawatirkan kondisi keuangan modal dari PT Riau Petroleum yang sangat minim. Selain, terkait yang dilakukan PT Riau Petroleum agar PI 10 persen lainnya dapat terealisasi, dengan 

ditargetkan tersebut.

 

"PT Riau Petroleum agar PI 10 persen lainnya dapat terealisasi, ini mengingat pada tahun sebelumnya tidak tercapai, dan untuk APBD tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp450 miliar. Diharapkan dapat terealisasi sesuai yang telah dharapkan seperti demikian," ungkap ketua Komisi III Markarius Anwar.

 

 

Dalam rapat itu, Komisi III ini meminta keterangan kepada Riau Petroleum soal pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen migas. Makanya, sambung Makarius Anwar ditanyakan realisasi PI 10 persen migas dipercaya pengelolaan kepada Riau Petroleum. Dan itu ternyata sudah ada realisasi.

 

Kata dia, untuk target deviden disetor ke kas daerah pada tahun ini, nilainya yang mencapai Rp450 miliar. Sehingga DPRD Riau meminta agar perusahaan bekerja keras memenuhi target yang ditetapkan. Diakui dia, tahun 2022 lalu, kalau target deviden diberi ke Riau Petroleum belum tercapai diharapkan.

 

Sehingga katanya, diminta ada upaya yang lebih dari perusahaan pelat merah tersebut. ''Memang, tahun sebelumnya target mereka itu tidak tercapai karena mungkin disebabkan kondisi keuangan di BUMD yang juga belum sepenuhnya membaik. Tapi tahun 2023 ditargetkan Rp450 miliar,'' ujarnya.

 

Politisi PKS itu menekankan, agar Riau Petroleum berupaya mengejar target yang telah ditetapkan. Agar, lanjut dia, dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dioptimalkan. Sehingga BUMD ini berdampak positif dalam perekonomian daerah. Karena banyak potensi sumber PAD itu bisa digarap. (Rul/Adv DPRD Riau)